0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ini Calon Ketua Umum PBNU Harapan Santri

Seminar PBNU (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Gelaran Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 33 di Jombang, Jawa Timur pada Agustus mendatang, menuai pro dan kontra. Pemicunya adalah masalah pemilihan rois aam (ketua umum/ ketua PB) NU dengan cara musyawarah mufakat atau ahlul halli wal aqdi (ahwa).

Menurut Koordinator Aliansi Santri untuk Muktamar NU Bersih (Asumsi), M Yunus Zainal, pro dan kontra yang terus digemakan hingga kini tak terlepas dari kepentingan yang ada.

Kata Yunus, perlu disadari oleh para muktamirin, serangan terhadap NU berdimensi komprehensif. Seperti serangan ideologi dan juga serangan politis untuk kepentingan partai politik (Parpol) yang eksploitatif terhadap NU.

“Serangan politik internasional dari negeri-negeri pusat gerakan transnasional juga kadang ada,” kata Yunus kepada wartawan, Surabaya, Rabu (3/5).

NU, lanjut dia, merupakan organisasi besar di Indonesia. “Tentu akan menjadi incaran serangan, mulai soal ekonomi berupa money politics dan pemiskinan, serta pemerosotan moral perjuangan.”

“Ideologi NU ahlussunnah wal jama’ah An-Nahdliyah dan penyelamatan politis, serta ekonomi dalam tata kelolah organisasi NU yang sehat, mutlak diperlukan,” sambungnya.

Soal rois aam yang akan dipilih di Muktamar NU ke 33 di Jombang, Agustus mendatang, Yunus menegaskan, tentu diperlukan figur atau pemimpin yang kuat, mulai jam terbang tinggi di dunia internasional dan memiliki basis pengalaman yang matang dalam hal managerial organisasi NU.

“Saya kira rois aam nanti wajib memahami geo-ideologi, geo-politik, geo-ekonomi, berikut jaringan-jaringan pemeran utamanya. Jadi bukan hanya ‘pertapa’ yang dihormati dan disegani karena keilmuannya saja,” bebernya.

Untuk menjadi rois aam, masih kata dia, dibutuhkan legitimasi kuat dari struktur NU hingga ke bawah, mulai cabang dan wilayah. Karena ini semua sebagai perwujudan dari penguatan institusi organisasi secara utuh.

“Semua harus mengapresiasi sikap sebagian besar pengurus cabang dan wilayah di seluruh Indonesia, yang secara rasional ingin memilih pemimpinnya, baik rois aam maupun tanfidz secara langsung,” papar mahasiswa S2 Unair itu.

Yunus berharap, dalam Munas yang akan digelar pada tanggal 14-15 Juni nanti di Jakarta, tidak lagi dijadikan momentum murahan yang memaksakan sistem mufakat untuk diterapkan di Muktamar NU Jombang.

“Karena sebagian besar cabang dan wilayah sudah menolak sistem ahwa tersebut. Jika tetap diterapkan sistem ahwa untuk rois aam, akan menimbulkan pertanyaan maksud dan tujuan PBNU,” katanya menanyakan.

Nah, tegasnya, apakah PB NU dengan kepanitiaan SC yang dipimpin Slamet Efendi Yusuf akan melakukan hal seperti itu?

“Para pengurus wilayah dan cabang harus diingatkan, tugas SC dalam sebuah kepanitiaan adalah bertanggungjawab di bidang konseptual. Segala konsepsi, digodok melalui forum SC. Jangan sampai ada manuver dengan memaksakan kehendaknya mempraktikkan sistem ahwa dari pada mendengarkan kehendak pengurus cabang dan wilayah,” pungkasnya. [cob]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge