0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kades Gempolan Bantah Gelapkan Dana BLM

dok.timlo.net/nanang rahadian
Kejaksaan Negeri Karanganyar (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar — Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Karanganyar oleh warganya dengan dugaan menggunakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 227 juta, Kades Gempolan, Sukiman membantah hal tersebut.

“Peruntukannya jelas kok, semua proyek sudah selesai dan dimanfaatkan warga,” jelas Sukiman saat dihubungi wartawan, Selasa (26/5).

Dijelaskan, bantuan tersebut diajukan dengan cara pengajuan proposal kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar.

“Dulu pengajuannya itu dari anggota DPRD, Mas. Dua proposal dari anggota dari Fraksi Golkar, dan 2 proposal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan (PDIP), dan yang lain itu pengajuan dari masyarakat ke Pemkab,” jelas Sukiman.

Saat dimintai konfirmasinya terkait masalah yang menimpanya, Sukiman menjelaskan, sampai sejauh ini ia belum mengetahui kalau dirinya sudah dilaporkan ke kejaksaan. Ia berharap, atas kejadian tersebut pihak kejaksaan untuk tidak memanggilnya. Lantaran semua proyek yang sebelumnya diajukan dari dana APBD melalui hibah tersebut, diyakini sudah terealisasi semuanya.

“Kalau dari kejaksaan saya belum tahu, Mas, tapi kalau dari Bawasda atau Inspektorat, itu kemarin sudah melakukan pemeriksaan dan langsung turun ke sini untuk mengecek. Ya kalau bisa, jangan lah Mas kalau dipanggil kejaksaan,” kata Sukiman.

Di sisi lain, Kasi Intel Kejari Karanganyar Sudarto, saat dihubungi wartawan membenarkan kedatangan warga Gempolan yang melaporkan Kadesnya karena diduga kuat menggunakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar kurang lebih Rp 227 juta tidak pada peruntukannya. Sudarto, mengaku bahwa kedatangan para warga tersebut hanya sekedar berkonsultasi. Karena, saat datang ke kantor kejaksaan mereka belum mebawa surat laporan resmi.

“Tadi itu hanya konsultasi dan memberikan sejumlah berkas, kalau laporan resminya itu belum karena baru kita sarankan tadi. Tapi kalau nanti mereka sudah membuat surat resmi laporan atau adauan, amaka sesuai dengan proses hukum kejaksaan akan melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu sebelum memanggil yang bersangkutan,” jelas Sudarto.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge