0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Puluhan GTT Wonogiri Geruduk Jakarta

timlo.net/tarmuji
Puluhan GTT/PTT sesaat sebelum bertolak ke Jakarta berfoto di depan kantor DPRD Wonogiri beberapa waktu lalu (timlo.net/tarmuji)

Wonogiri – Puluhan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Wonogiri, bertolak ke Jakarta, Selasa (26/5). Mereka bakal bergabung dengan jutaan rekan seprofesi dari seluruh Nusantara untuk berdemo di depan para wakil rakyat di Senayan, Rabu (27/5).

“Dari Wonogiri ada 40 GTT/PTT dari berbagai satuan pendidikan, kami datang kemari ingin meminta restu kepada anggota dewan untuk bertolak ke Jakarta dalam rangka memperjuangkan nasib, “ungkap koordinator GTT/PTT Wonogiri, Tri Asmoro, Selasa (26/5).

Dia menjelaskan, bakal bersatu dengan rekan lainnya dalam sebuah gerakan bertajuk Gerakan Mei Abdi Negara Bersatu Kepung Istana Merdeka (Gema Batu Pusaka). Ada sejumlah tuntutan yang akan dibawa para GTT/PTT tersebut. Diantaranya memperjuangkan honorer kategori 2 (K2) yang tidak lolos seleksi tahun 2014 lalu. Juga menolak sistem aparatur sipil negara (ASN) yang diambilkan dari CPNS.

“Kami juga meminta agar guru honorer diangkat menjadi PNS. Untuk keperluan itu, kami mendesak pemerintah menunda formasi umum CPNS, sebelum kami semua diangkat menjadi PNS,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan, permasalahan GTT/PTT tersebut tidak hanya dialami mereka yang tinggal di wilayah Wonogiri. Melainkan, berlaku menyeluruh bagi semua GTT/PTT di Indonesia. Lantaran itu, untuk memperjuangkan nasib, tidak akan efektif jika hanya dilakukan per daerah.

Mesti ada kesatuan dalam sebuah gerakan dan terpusat di Jakarta, pasalnya pengendali kebijakan nasional ada di Ibukota. Aksi ini, merupakan kelanjutan aksi mogok yang mereka lakukan pada tahun lalu.

“Kami akan beraudensi dengan DPR RI sampai dengan ada jawaban pasti. Kami itu tidak mbalelo terhadap pemerintah. Namun, terpaksa kami lakukan supaya, pemerintah pusat peduli dengan nasib kami, “jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri, Sriyono menandaskan, GTT/PTT harus bisa mengendalikan diri saat di Ibukota. Mereka dilarang berbuat anarkis serta kegiatan yang mengganggu kepentingan umum lainnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge