0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kuasa Hukum Vinod Menilai Dakwaan JPU Kabur

Muhammad Taufiq, praktisi hukum (dok.timlo.net)

Sukoharjo — Kuasa hukum terdakwa tindak pidana perpajakan, Vinod Kumar Agarwal menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan kabur. Sehingga dalam kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 10 miliar ini, terdakwa diminta untuk dibebaskan.

“Demi hukum, dakwaan JPU ganda seperti itu, kami bisa meminta majelis hakim agar klien kami dibebaskan dan hakim bisa menolak dakwaan JPU,” kata kuasa hukum Vinod Kumar Agarwal, Muhammad Taufiq, Senin (25/5).

Sidang kasus tindak pidana  perpajakan dengan terdakwa Vinod Kumar Agarwal kembali digelar di Pengadilan Negeri Sukoharjo Senin (25/5), dengan agenda pembacaan aksepsi terdakwa. Pihak kuasa hukum terdakwa meminta agar, terdakwa dibebaskan akrena, JPU memberikan tiga dakwaan sekaligus.

Dakwaan pertama adalah Pasal 39 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 ayat A, dakwaan kedua Pasal 39 UU No 6 Tahun 1983 ayat C serta dakwaan ketiga adalah Pasal 55 UU No 6 tahun 1983 tentang perpajakan.

“Dakwaan JPU tersebut tidak jelas harusnya dipilih salah satu saja . Kalau pasal 39 ayat C itu soal SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)  pajak itu tidak tepat karena Vinod itu bukan karyawan,” tandas M Taufiq.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge