0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Jatam : Pemerintah Hanya Perhatikan Penerimaan Negara

merdeka.com
Ilustrasi Mafia Pajak (merdeka.com)

Timlo.net — Pemerintah dituding mengelola batu bara secara asal-asalan tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Hal tersebut terbukti lantaran pemerintah mengedepankan penerimaan negara saja tanpa memikirkan pengelolaan yang tepat untuk sumber daya mineral.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Henrik Siregar mengatakan pemerintah tidak melihat peningkatan produktivitas rakyat dengan pengelolaan batu bara. Pasalnya, batu bara masih fokus dijadikan komoditi ekspor untuk meningkatkan devisa negara tanpa diolah di dalam negeri.

“Kita masih menempatkan pada konteks bisnis. Itu paradigma yang harus diubah. Harusnya energi itu jadi sumber produktivitas rakyat bukan bisnis. Ini kan dilihat berapa penerimaan negara dapat seperti royalti, pajak dan ekspor,” ujar dia dalam diskusi mingguan bertajuk ENERGI KITA dengan tema ‘Mafia dalam Tata Kelola Batu bara’ Minggu (24/5).

Menurut dia, saat ini pengelolaan batu bara sangat buruk. Ironisnya, perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan atau IUP tidak menaati administratif dan ketentuan yang berlaku seperti tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Sebanyak 44 persen perusahaan yang memiliki ijin itu tidak punya NPWP. Masalah administrasi saja tidak konsen. Itu karena kewenangan bupati yang diberikan untuk mengijinkan pengelolaan batu bara daerah,” kata dia.

Henrik menambahkan pengelolaan tersebut dapat merugikan negara dari sektor penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Dia meminta pemerintah mengubah penetapan ijin usaha tersebut.

“Kalo dari perijinan itu mesti diubah. Ijinnya itu harusnya diberikan ke pusat. Bukan lagi ke kepala daerah,” pungkas dia.

[bim]

Sumber : Merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge