0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

AMKRI Minta Jangan Berlakukan SVLK

Timlo.net - Setyo
Asosiasi Meubel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) (Timlo.net - Setyo)

Solo – Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) dorong pemerintah untuk tidak memberlakukan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) bagi industri hilir. Pasalnya hal tersebut akan mempersulitkan para pelaku usaha kerajinan kayu, khususnya furniture dan handycraft dalam mengembangkan produk ekspor.

“Beberapa waktu yang lalu saya sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko widodo terkait pemberlakukan SVLK, dan hasilnya beliau menyetujui untuk cukup dengan memakai deklarasi ekspor (DE) saja bagi industri hilir,” ujar Ketua Umum AMKRI, Soenoto kepada wartawan saat ditemui disela bussines gathering DPD AMKRI Soloraya, Sabtu (23/5).

Menurutnya pemberlakukan SVLK bagi industri hilir justru akan menghambat para pelaku usaha kayu seperti furniture dan handycraft. Pasalnya biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dan prosedurnya terlalu bertele-tele.

“Sebenarnya kita tidak menolak kebijakan SVLK tersebut diberlakukan. Namun mestinya SVLK itu diberlakukan bagi industri hulu seperti usaha penebangan pohon dan penggergajian. Karena jika itu diberlakukan juga untuk industri hilir justru akan menyulitkan,” jelasnya.

Dirinya juga mengungkapkan jika regulasi dan faktor penghambat lainya bisa diminimalisir sedikit mungkin, target ekspor USD 5 Miliar pertahun yang ditetapkan pemerintah hingga lima tahun ke depan sangat dengan mudah bisa direalisasikan.

“Karena ketersediaan bahan baku kita disini itu melimpah. Bahkan 25 persen rotan dunia itu dimiliki oleh Indonesia. jika potensi itu tidak dimaksimalkan dengan baik tentu kita akan terus tertinggal dengan negara lain,” ungkapnya.

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge