0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Data Miskin Lama Tidak Ada Yang Valid

timlo.net/nanin
Sosialisasi pelaksanaan pemuktakhiran data warga miskin kepada kepala daerah se Kabupaten Boyolali (timlo.net/nanin)

Boyolali — Pemkab Boyolali segera melakukan melakukan validasi data warga miskin melalui program Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 oleh Badan Pusat Statistik. Kepala desa sebagai ujung tombak diminta untuk tidak memanipulasi data.

“Kades harus jujur, tahun ini harapannya harus ada perubahan, tidak ada yang titip menitip,” tegas Bupati Seno Samudro, ditemui disela-sela sosialisasi di Pendopo Ageng, Kamis (21/5).

Himbauan tersebut dilontarkan, karena bupati yakin data warga miskin tahun-tahun sebelumnya tidak ada yang valid. Disinyalir, banyak kades dan perangkat desa yang menitipkan kerabatnya dalam data miskin tersebut. Peringatan tersebut dilontarkan karena dalam pemutakhiran data warga miskin menggunakan data awal. Yaitu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 dan data terbaru dari pemerintah desa.

“Desa juga harus terbuka bila ada fasilitator yang melakukan pendataan, jangan ditutupi dan jangan ditambah-tambahi,” imbuhnya.

Disisi lain, Kepala BPS Boyolali, Sri Ariyanto, menjelaskan pemutakhiran basis data terpadu tahun ini dilakukan untuk memvalidasi data PPLS 2011. Data terbaru akan dipakai sebagai acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah saat akan memberikan program bantuan. Seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beras untuk warga miskin (raskin), dan beasiswa.

“Ada 481 petugas yang akan diterjunkan untuk mendata ke desa-desa,nanti akan dimulai 18 Juni hingga 17 Juli,” ujarnya.

Secara umum indikator warga miskin yang dipakai BPS adalah warga yang tidak bisa memenuhi kebetuhan dasar yakni kesehatan, pangan, dan pendidikan. Namun ada kriteria lain yang dapat dijadikan acuan untuk mengusulkan salah satu rumah tangga masuk dalam basis data terpadu.

“Kita akan melakukan sosialisasi ke kepala desa,agar mereka juga paham data dan bila ada bantuan bisa tahu siapa saja sasaranya,” tambahnya.

BPS mengakui pemutakhiran data miskin ini terlambat karena semestinya sudah dilakukan tahun 2014. Hal ini karena terkendala masa transisi pemerintahan.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge