0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Demokrat Ingin Menteri ESDM Klarifikasi

dok.merdeka.com
ilustrasi (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Menteri ESDM Sudirman Said menyebut pembubaran Petral di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap berhenti di meja presiden. Mendengar informasi tersebut, Partai Demokrat tidak terima. Demokrat meminta agar Sudirman segera mengklarifikasi tuduhan yang dinilai sangat serius ini.

Mantan Jubir Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, Presiden Jokowi sebaiknya segera memberi klarifikasi. Ia menganggap hal itu sebagai tuduhan politik sangat serius yang dinyatakan Menterinya kepada SBY telah dengan sengaja dilakukan atas perintahnya.

“Menteri ESDM Sudirman Said mengeluarkan tuduhan politik tanpa dasar kepada Presiden RI ke-6 setelah melapor kepada Presiden Jokowi. Hal yang menimbulkan pertanyaan tentang adanya restu Presiden,” kata Rachland, Selasa (19/5).

Rachland bahkan mengungkit jika pemerintahan Jokowi kerap kali salah kutip data dan menyampaikan informasi bohong. Misalnya, saat beberapa waktu lalu Jokowi bilang Indonesia masih memiliki hutang kepada IMF.

“Fenomena yang berulang dan konsisten ini menimbulkan spekulasi bahwa Presiden Jokowi secara sadar mengembangkan pola politik bermusuhan dan memecah belah yang tidak terpuji,” imbuhnya.

Dalam kekecewaan yang dalam, lanjut dia, Partai Demokrat ingin dengan rendah hati mengingatkan bahwa Presiden Jokowi perlu memiliki sense of urgency. Lanjut dia, di hadapan fakta menurunnya angka pertumbuhan ekonomi dan kesulitan hidup rakyat saat ini, jauh lebih arif bila Presiden Jokowi memusatkan perhatian untuk menangani masalah-masalah yang mendesak itu, bukan sebaliknya membuat masalah-masalah baru yang tidak perlu.

“Kedua, demi efektivitas Pemerintahan, dan dengan mengingat tipisnya selisih suara kemenangannya baik ketika menjadi Gubernur DKI maupun Presiden RI, Jokowi perlu mengembangkan sense of reality. Rasa percaya diri berlebihan bisa menyeretnya menjauh dari kekuatan politik moderat yang sewaktu-waktu ia butuhkan untuk mendukung kebijakan-kebijakannya,” lanjut dia.

Terakhir, Rachland mengingatkan agar Presiden Jokowi perlu menghentikan dirinya dan juga para pembantunya dari kebiasaan politik buruk seperti menyebar informasi bohong, tuduhan tanpa dasar dan perilaku politik artifisial.

“Rakyat bisa menilai. Hal-hal tak terpuji tersebut bisa menyamarkan inkompetensinya untuk beberapa lama tapi sudah pasti tidak bisa selamanya,” jelasnya.

[rnd]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge