0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Agung Laksono: Saya Tetap Ketua Umum Golkar

dok.merdeka.com
Agung Laksono (kiri) (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono tak mau begitu saja mengaku kalah dengan hasil putusan PTUN yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie (Ical). Bahkan dia menegaskan masih menjadi ketua umum Golkar selama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum mencabut surat keputusan tentang kepengurusan Golkar itu.

Dalam akun Twitter-nya, @alberkarya, Agung menjelaskan, pihaknya justru tetap melakukan agenda-agenda politik Golkar meski ada putusan PTUN. Menurut dia, hal ini masih sesuai dengan hukum sampai Yasonna mencabut SK yang mengesahkan kubunya itu.

“Jadi, selama Menkumham RI belum mengubah SK Kepengurusan sesuai hasil Munas Jakarta, saya tetap Ketua Umum DPP Partai Golkar, bukan Waketum,” tulis Agung di Twitternya, dikutip merdeka.com, Senin (18/5).

Agung menjelaskan, kepengurusan Munas Riau sudah berakhir sejak SK Menkum HAM terbit. Dia menjawab pernyataan kubu Ical yang mengatakan bahwa sesuai hasil putusan PTUN, maka kepengurusan Golkar kembali pada Munas Riau 2009 yang memilih Ical sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekjen.

“Saya bukan lagi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Riau. Aktivitas DPP Hasil Munas Riau sdh berakhir sejak Oktober 2014 lalu,” kata Agung.

Agung juga mendukung penuh langkah yang akan diambil oleh Menkum HAM menyikapi hasil putusan PTUN tersebut. “Kami juga belum memutuskan untuk melakukan gugatan-gugatan balik, sebagaimana yang ditujukan thd kami sejak Putusan MPG diumumkan,” terang Agung.

Soal penyelenggaraan Pilkada yang semakin mendesak, bahkan Golkar terancam tidak ikut Pilkada karena sengketa dualisme kepengurusan ini, Agung menyatakan, pihaknya siap bersatu dan berkerjasama demi Golkar menang Pilkada.

“Kalau memang diperlukan, kami siap bekerjasama dalam memenangkan Pilkada bagi kader-kader Partai Golkar dari kubu manapun. Partai Golkar adalah partai yang matang. Sengketa sekeras dan seberat apapun Insya Allah bisa makin membesarkan partai ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, PTUN Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti dengan anggota Subur dan Tri Cahya Indra Permana memutuskan mengabulkan gugatan penggugat, yaitu kubu Aburizal Bakrie untuk sebagian, kemudian menyatakan batal Surat Keputusan (SK) Menkum HAM mengenai pengesahan Golkar versi musyawarah nasional (Munas) Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

Hakim dalam putusannya meminta Menkumham menarik SK yang mengesahkan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Sementara itu, tergugat intervensi, yaitu kubu Agung Laksono ditolak seluruh eksepsinya dan diwajibkan membayar biaya perkara pengadilan PTUN. [rnd]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge