0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ketika Panwaslu Solo Kebingungan Berkantor

dok.timlo.net/daryono
Panwaslu bertemu Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim (dok.timlo.net/daryono)

Solo —  Resmi mulai bekerja 28 April 2015 lalu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Solo masih kebingungan mencari kantor dan kendaraan operasional. Untuk sementara, Panwaslu menumpang di Kantor Kelurahan Gilingan, Banjarsari.

Resah lantaran belum mendapatkan kantor, tiga personel Panwaslu yakni Ketua Panwaslu Sri Sumanta dan dua anggota, Budi Wahyono dan Asmuni bertemu dengan Pimpinan DPRD Solo, Selasa (12/5). Mereka meminta dukungan anggaran dan sarana prasarana bagi Panwaslu.

“Sebagai lembaga Ad Hoc, kami harus lari-lari untuk mendapatkan sekretariat dan Sarpras. Kami sudah mengajukan penggunaan kantor ke Walikota,” kata Sri Sumanta.

Menurut Sumanta, Panwaslu mengajukan opsi penggunaan dua gedung milik Pemkot yang diharapkan bisa menjadi Sekretariat Panwaslu. Opsi pertama yakni bekas kantor Kelurahan Sriwedari. Sedangkan opsi kedua bekas Kantor Kelurahan Sondakan.

Selain mengajukan penggunaan gedung Pemkot sebagai kantor, Panwaslu juga mengajukan penggunaan dua kendaraan dinas Pemkot sebagai kendaraan operasional Panwaslu. Jika ajuan itu disetujui, biaya yang harus dikeluarkan Panwaslu akan lebih hemat.

“Sebenarnya ada anggaran sewa sekretariat Rp 6 juta per bulan selama 10 bulan. Anggaran sewa kendaraan dengan nilai yang sama juga tersedia. Namun, apabila Pemkot bisa menyediakan sekretariat dan kendaraan, tentu akan lebih hemat,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Panwaslu juga meminta DPRD mendukung kepastian alokasi anggaran. Pasalnya, saat ini anggaran Panwaslu baru dialokasikan Rp 1,2 miliar dari kebutuhan Rp 2,6 miliar.

Wakil Ketua DPRD Solo Umar Hasyim berjanji akan mengomunikasikan ketersediaan Sarpras Panwaslu dengan Pemkot. Umar juga berjanji memperjuangkan kekurangan anggaran Panwaslu di APBD Perubahan 2015.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge