0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Berkas Dikembalikan, Kuasa Hukum Samad : Bukti Polisi Kurang

Abraham Samad (merdeka.com)

Timlo.net – Tim kuasa hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Abraham Samad, menuding Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat kekurangan bukti otentik dalam kasus membelit klien mereka. Mereka menyatakan hal itu setelah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengembalikan berkas perkara Samad ke polisi.

“Pengembalian berkas atau penolakan kejaksaan mempertegas bahwa memang dokumen asli Kepala Keluarga (KK) klien kami tidak dimiliki polisi sebagai bukti kuat,” kata Kadir Wakonubun, salah satu anggota tim kuasa hukum Samad, Kamis (7/5).

Menurut Wakil Direktur Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi ini, pengembalian berkas perkara kliennya oleh Kejaksaan kepada polisi sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dianggap tidak lengkap.

“Itu karena pasal yang dituduhkan kepadanya yakni pemalsuan akta otentik. Sementara dokumen yang dipakai polisi hanya dokumen fotokopi dan bukan asli seperti yang dituduhkan kepadanya. Bisa saja itu rekayasa,” ujar Kadir.

Pihak kuasa hukum, lanjut Kadir, tetap menunggu langkah akan diambil kepolisian setelah berkas kliennya dikembalikan kejaksaan.

“Kami tetap menunggu langka apa yang polisi ambil terkait pengembalian berkas tersebut, yang jelas tim hukum akan terus melakukan pembelaan karena kami yakin Abraham Samad tidak bersalah,” ucapnya.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengembalikan berkas perkara Samad ke penyidik Polda Sulselbar dengan alasan ada beberapa kekurangan.

“Sesuai dengan jadwal, pelimpahan berkas dilakukan penyidik Polda Sulsel dan setelah kita ekspose bersama unsur pejabat di Kejati ditemukan beberapa kekurangan yang masih harus dilengkapi,” ujar Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulselbar, Muhammad Yusuf.

Yusuf mengatakan, tim jaksa peneliti menemukan berkas perkara Samad mempunyai kekurangan. Tetapi, saat disinggung letak kekurangan dalam berkas perkara itu, Yusuf tidak ingin merincinya. Sebab dia menganggap hal itu tidak perlu disebutkan karena sudah masuk dalam materi pokok perkara.

“Itu sudah materi pokok perkara dan tidak bisa kita rincikan, apa-apa yang menjadi kekurangan penyidikan itu. Yang jelas sudah dikembalikan disertai dengan petunjuk-petunjuknya yang dianggap kurang lengkap,” kata Yusuf.

[ary]

Sumber : Merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge