0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pelepasan Aset, BP2D Kaji Dampak Sosial Politik

Anggota BP2D DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro (dok.timlo.net/humas pks solo)

Solo —  Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Solo masih mempertimbangkan dampak sosial politik terkait permohonan pelepasan sejumlah aset Hak Pakai (HP) Pemkot. Dari kajian sementara, secara regulasi dan kenyataan di lapangan, pelepasan aset dimungkingkan.

“Secara legal formal (pelepasan aset) nggak masalah. Secara fisik memang HP 10  Pringgolayan dan HP 40, 43 Pucangsawit memang sudah jadi bangunan permanen. Yang perlu dipikirkan efek sosial politik perlu dikaji,” kata anggota BP2D DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro kepada wartawan, Rabu (6/5).

Guna melihat kondisi secara langsung, BP2D melakukan peninjuan ke HP 10 Pringgolayan, HP 40 dan HP 43 Pucangsawit, Rabu (6/5). Peninjauan lapangan itu untuk melengkapi kajian BP2D setelah sebelumnya BP2D melakukan kajian bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tim ahlli.

Asih melanjutkan, kajian sosial politik yang menjadi pertimbangan meliputi dampak politis lantaran menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan efek domino jika pelepasan aset disetujui. Tidak menutup kemungkinan, setelah pelepasan disetujui, masyarakat lain yang menempati HP Pemkot akan mengambil langkah serupa.

Ketua BP2D DPRD Solo, Putut Gunawan mengungkapkan setelah melakukan peninjauan ke lapangan pihaknya akan melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri dan BPN. Selanjutnya, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi atas permohonan pelepasan aset ke pimpinan DPRD.

“Berdasar rekomendasi BP2D itu, pimpinan akan menyusun nota penjelasan untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna dan diambil keputusan,” ujarnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge