0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kasus ABH Harus Diselesaikan di Peradilan Non Formal

Sekolah warga (dok.timlo.net/achmad khalik)

Solo — Permasalahan Anak Berhadapan Hukum (ABH) harus diselesaikan secara diversi atau peradilan non formal. Upaya ini ditempuh, supaya korban yang notabene masih anak-anak mengalami pemulihan psikis dari pihak korban, maupun masyarakat.

“Diversi ini bukan untuk menghindarkan anak dari hukuman pidana, malainkan supaya status anak di masyarakat tidak buruk mengingat psikis mereka sangat labil,” terang Pimpinan Yayasan Solidaritas Kapas, Dian Sasmita, baru-baru ini.

Dikatakan, sejak dikeluarkannya UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Praperadilan Pidana Anak (UU SPPA), permasalahan ABH harus diselesaikan secara diversi. Berdasarkan data dari data Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kta Solo, kata Dian, sepanjang tahun 2014 terdapat 25 kasus ABH dengan diversi. Diversi sendiri, merupakan terobosan yang dijamin dalam UU SPPA dalam penyelesaian perkara anak. Supaya, anak terhindar dari dampak negatif dari proses hukum formal peradilan pidana.

“Berdasarkan UU SPPA, tiap tindak pidana yang dilakukan ABH harus diselesaikan dengan cara diversi. Tersangka anak, dan korban dimediasi dari pihak polisi, bapas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mencari jalan tengah pemecahan masalah,” jelas Dian.

Meski begitu, pemahaman masyarakat terkait diversi ini masih sangat rendah. Alhasil, pihaknya mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi 10 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di sejumlah kelurahan,  bertajuk “Sekolah Warga”.

“Kesepuluh PPT terletak di Kelurahan Kadipiro, Punggawan, Sondakan, Penumping, Serengan, Kemlayan, Joyduran dan Gandekan.

Dengan dibentuknya PPT, dirinya berharap masyarakat mampu turut serta dalam penerapan keadilan restoratif. Dengan, meniadakan stigma negatif anak dan mengembangkan sikap pendampingan rehabilitatif.

“Kota Surakarta telah memiliki PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta) dan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Kelurahan yang sangat vital perannya dalam mewadahi partisipasi masyarakat untuk penanganan ABH,” kata Dian.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

loading...
KEMBALI KE ATAS badge