0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sekjen DPR RI Diperiksa KPK

Winantuningtyastiti Swasanani (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti Swasanani dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perempuan ini diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap ijin IUP dari PT MMS yang melibatkan politikus PDIP, Adriansyah.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha, Winantuningtyastiti akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andrew Hidayat (AH) selaku Direktur PT MMS.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AH (Andrew Hidayat),” kata Priharsa saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (30/4).

Bersama dengan Sekjen DPR itu, lembaga antirasuah ikut memanggil salah satu karyawan PT MMS yakni Eshter Suzanna Pakpahan dan supir pribadi Andrew yakni Andi Junaedi. Keduanya diperiksa dalam kapasitas yang sama sebagai saksi.

“Keduanya akan dimintai keterangan untuk tersangka yang sama,” jelas Priharsa.

Diketahui, KPK menangkap tangan tiga orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis 9 April 2015. Diantaranya, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Andriansyah, anggota Polsek Menteng Briptu Agung Krisdiyanto, serta seorang? pengusaha bernama Andrew Hidayat.

Politikus PDIP Andriansyah dan Briptu Agung Krisdiyanto diciduk di sebuah hotel mewah di kawasan Sanur, Bali sekitar pukul 18.45 WITA. Dua orang ini ditangkap saat bertransaksi, mata uang dolar Singapura juga mata uang rupiah ikut diamankan dalam penangkapan itu.

Diduga kuat, uang itu terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sementara Andrew Hidayat diamankan dari sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta sekitar pukul 18.49 WIB.

Dalam kasus ini, Andriansyah diduga melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 juncto pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal? 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan AH diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

[eko]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge