0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pengajuan RDKK Pupuk Diperkirakan Terlambat

dok.timlo.net/ist
(Ilustrasi) Stok pupuk (dok.timlo.net/ist)

Karanganyar —  Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan (Dispertanbunhut) Karanganyar memprediksi akan ada keterlambatan petani dalam mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal tersebut terjadi karena ada jeda waktu penebusan ke produsen. Namun, soal kecukupan pupuk, berdasarkan luas tanam dan alokasi kebutuhannya, relatif tak ada masalah.

“Petani mengajukan ke pengecer, pengecer ke distributor, distributor ke gudang. Jadi butuh waktu paling cepat satu bulan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan (Dispertanbunhut) Karanganyar, Dhanik Sih Handayani kepada wartawan usai pertemuan dengan distributor pupuk, beberapa saat lalu.

Dhanik menambahkan, petani diharapkan pandai menyikapi hal tersebut. Misalnya dengan mempercepat pengajuan RDKK sehingga saat harus melakukan pemupukan, pupuk sudah tersedia.

“Petani harus bisa memprediksi, saat pengajuan hingga turunnya pupuk dengan pemupukannya. Jangan sampai pas saat pemupukan, pupuk belum turun,” kata Dhanik.

Untuk diketahui, kuota alokasi pupuk bersubsidi di Karanganyar pada 2015 cukup beragam. Jenis pupuk urea dialokasikan sebanyak 21.100 ton, kemudian SP36 6.400 ton, ZA 8.960 ton, NPK 15.350 ton, Organik 6.600 ton, untuk luas tanam Karanganyar sekitar 22.000 hektar.

Sementara itu, Sales Supervisor PT Petrokimia Gresik Wilayah Karanganyar, Tri Kurniawan mengatakan, model penyaluran pupuk dilakukan secara bertahap mendekati musim tanam atau 2 minggu sebelumnya. Oleh karenanya, paling tidak distributor sudah memiliki stok.

“Kita mengacu kepada Dinas Pertanian. Selama ini tak ada masalah, sebab kita melihat kebutuhan berdasarkan luas lahan pertanian, termasuk konfirmasi dari kelompok petani. Kita pun melakukan koordinasi dengan mereka, termasuk dengan Babinsa,” katanya.

Terkait keberadaan pengecer atau distributor yang kedapatan berbuat nakal, Tri mengatakan akan ada sanksi seperti skorsing atau pencoretan. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten bakal menindaklanjuti hal itu.

“Kalau yang mencoret pengecer itu distributor, sedangkan yang mencoret distributor itu produsen,” imbuhnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge