0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ajuan Pelepasan Aset Dinilai Kampanye Terselubung

Anggota Komisi IV DPRD Solo, Renny Widyawati (dok.timlo.net/daryono)

Solo – Langkah Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo mengajukan pelepasan lima Hak Pakai (HP) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai bermuatan politis. Kalangan DPRD Solo menyebut upaya pelepasan HP bersamaan itu bentuk kampanye terselubung.

“Menjelang Pilkada kok Walikota gencar meminta pelepasan HP. Ini ada apa? Kalau mau kampanye terselubung ya tidak apa-apa, tetapi harus dilihat regulasinya,” kata Anggota DPRD asal Fraksi Demokrat Nurani Rakyat (F-DNR) DPRD Solo, Reny Widyawati kepada wartawan, Selasa (21/4).

Reny berharap Pemkot tidak buru-buru melepas aset. Sebelum direalisasi, rencana pelepasan aset perlu ada kajian mendalam. Hal ini agar jangan sampai di kemudian hari ada kerugian keuangan daerah yang bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ditambahkannya, surat permohonan pelepasan aset diajukan Walikota sejak 2013 hingga kini. Diantaranya Surat Walikota tertanggal 30 Januari 2013 untuk pelepasan HP 11 (Semanggi), tertanggal 21 Agustus 2013 untuk pelepasan HP 10 (Pringgolayan) dan pelepasan HP 40 dan 33 Pucangsawit tertanggal 21 Januari 2015.

Anggota Badan Pembentuk Perda (BP2D) DPRD Solo, M Irawan Purnomo mengatakan, sebelum Pemkot mengajukan pelepasan HP semestinya dilakukan kajian mendalam. Pelepasan aset mestinya menjadi opsi terakhir.

“Saya lihat kajiannya kurang maksimal. Tanah itu strategis nggak? Kalau signifikan dan strategis kenapa Pemkot tidak mencari lokasi lain dalam bentuk merelokasi warga,” ujarnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge