0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sekampung Dengan Bupati, Janda Miskin dan Tukang Sampah Tak Dapat PSKS

timlo.net/agung widodo
Sutarni (85), berdiri di depan rumahnya, Kampung Kuwungsari RT 03/RW 20, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Selasa (14/4). (timlo.net/agung widodo)

Sragen — Sutarni (85), warga Kampung Kuwungsari RT 03/RW 20, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen harus gigit jari dan tak bisa merasakan kegembiraan seperti warga miskin lainnya. Pasalnya, meski termasuk warga miskin, Sutarni tidak memeroleh Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Ironisnya, janda satu anak ini masih satu kampung dengan Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman.

“Tahun kemarin saya juga tidak dapat uang (dana PSKS – red) dari Kantor Pos. Kalau beras raskin memang dapat. Saya nggak tahu kenapa,” kata Sutarni ketika ditemui wartawan di rumahnya, Selasa (14/4).

Dari pantauan di lapangan, rumah Sutarni terletak di sebuah gang sempit di Kampung Kuwungsari, tidak jauh dari tempat tinggal Bupati Agus. Rumahnya terbuat dari papan yang sudah mulai lapuk. Dia tinggal bersama anak semata wayangnya, Sri Lestari (19).

Kepada wartawan Sutarni mengungkapkan, keinginannya untuk memeroleh PSKS, yang hanya sekadar untuk kebutuhan hidup, seperti warga miskin lainnya. Namun keinginan itu terganjal lantaran nama dia tidak tercatat dalam daftar penerima PSKS.

“Pak RT nggak pernah tanya saya dapat atau tidak. Padahal saya ingin sekali dapat uang dari Kantor Pos itu. Selama ini saya hanya hidup mengharapkan dari anak dan belas kasih tetangga,” ungkapnya.

Sutarni mengisahkan, sepeninggal suaminya 15 tahun lalu, untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama anaknya. Dia terpaksa harus mengamen keliling kampung dan pasar dengan menggunakan gitar kecil atau kentrung.

“Untuk hidup dan menyekolahkan anak ya dengan hasil ngamen itu,” ujarnya.

Selain, Sutarni masih ada warga miskin lain yang juga tak memeroleh PSKS. Sebut saja Harmin (62), tetangga Sutarni yang juga masih satu kampung dengan Bupati Agus Fatchur Rahman. Harmin yang berprofesi sebagai tukang buang sampah ini selama dua tahun tak dapat PSKS dari Kantor Pos.

“Waktu saya nggak dapat tahun lalu, katanya saya akan didata. Tapi nyatanya saya sekarang juga nggak dapat lagi. Saya juga pengen dapat seperti tetangga lainnya,” kata Harmin.

Sementara dari hasil memungut sampah penghasilan Harmin jauh dari hidup layak. Hanya sekitar Rp 200 ribu setiap bulannya.

Ketua RT 03/RW 20, Kampung Kuwungsari, Suharto mengakui, Sutarni dan Harmin memang tidak pernah mendapat dana kompensasi kenaikan harga BBM tersebut. Di RT 03 dari seluruh warga, hanya 10 warga miskin yang dapat bantuan PSKS.

“Bu Tarni dan pak Harmin masuk warga miskin juga, tapi namanya tak tercantum dalam daftar penerima PSKS,” jelasnya.

Sementara saat ditemui di ruang kerjanya, Lurah Sragen Kulon Rinaldhy Arief Wicaksono mengatakan, data penerima PSKS tahun 2015 ini masih menggunakan data 2011 silam. Hingga sekarang belum dilakukan kembali pendataan warga miskin. Dia berdalih pendataan itu adalah kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).

”Kita hanya bisa mengusulkan data, tapi kalau merubah kan tidak bisa. Soal pembagian PSKS, kewenangan kita hanya menginformasikan ke masyarakat berdasarkan pemberitahuan dari kecamatan tentang jadwal dan tempat pengambilan PSKS,” kata Rinaldhy.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge