0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Mangkir, Jero Wacik Bakal Dipanggil Paksa

Jero Wacik (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil paksa bekas Menteri ESDM Jero Wacik, jika pada panggilan berikutnya dia tetap tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas.

Hal itu disampaikan pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi SP menanggapi sikap Jero yang beberapa kali menolak diperiksa oleh penyidik KPK, dengan dalih tengah menjalani sidang praperadilan.

“Tergantung penyidiknya memandang hal itu. Jika dipanggil lagi tidak hadir, tanpa keterangan maka bisa dipanggil paksa,” kata Johan saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (13/4).

Lebih lanjut, Johan menyatakan penyidik akan memanggil kembali politikus Partai Demokrat yang dikenal dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Dia menegaskan agar Jero mau hadir dalam pemeriksaan berikutnya.

“Akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan. Sebaiknya pak JW ( Jero Wacik) hadir untuk diperiksa,” tegasnya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Jero Wacik, Hinca Panjaitan mendatangi KPK untuk menyerahkan surat keterangan kliennya tidak bisa hadir dalam pemeriksaan. Selain itu, Hinca juga memberikan surat permohonan kepada KPK agar tidak memeriksa Jero sampai dengan sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) selesai.

“Kami sampaikan surat Jero Wacik tidak bisa hadir sebab masih mengikuti praperadilan dan kami mohon Jero Wacik tidak dipanggil sebelum praperadilan selesai. Alasan hari ini cukup jelas yaitu demi hukum,” ujar Hinca.

Seperti diketahui, dalam perkara Jero Wacik diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP. Ia diduga melakukan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan terkait jabatannya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membeberkan modusnya yakni pasca dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero meminta tambahan dana operasional menteri (DOM). Sebab, Jero merasa dana operasional itu dinilainya tidak mencukupinya.

Bambang menyatakan atas permintaan Jero, jajaran di lingkungan Kementerian ESDM telah memberikan dana sepanjang 2011 sampai dengan 2013 sebesar Rp 9,9 miliar. Dana itu diduga digunakan Jero untuk kepentingan pribadi, pihak ketiga, dan pencitraan. Namun, angka tersebut masih bisa bertambah.

Sekedar informasi, KPK juga menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementeri Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) pada tahun 2008-2011. Dia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar ketika dia menjabat sebagai Menteri.

Atas perbuatannya tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 7 miliar. Politikus Demokrat ini dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[ren]

Sumber : Merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge