0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemkot Dilaporkan ke KPPU, Ini Respon Dewan

Solo – Dilaporkannya Pemerintah Kota (Pemkot) Solo ke KPPU atas dugaan persekongkolan sejumlah proyek lelang di lingkungan Pemkot mendapat respon kalangan DPRD Solo.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, dengan sistem Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), kontraktor dimanapun bisa mengajukan pendaftaran lelang. Honda justru mempertanyakan sedikitnya pendaftar lelang dalam setiap lelang proyek.

“Saya kira tidak semudah itu (dikondisikan-red). Pelelangan LPSE, semua orang di Papua bisa akses, orang Medan bisa akses. Itu sistem LPSE. Kenapa kontraktor daerah lain yang jumlahnya sekian ratus kabupaten/kota tidak mendafatar ?, Apa harus dipaksa mendaftar,” katanya kepada wartawan, Rabu (8/4).

Honda menyebut, munculnya pemenang lelang sama di beberapa proyek sangat memungkinkan. Hal itu sebagai akibat sistem LPSE itu sendiri.

“Kenapa tidak (pemenangnya sama). Sangat bisa. Kalau memang tidak ada yang menawar bagaimana ? Apalagi dengan Perpres baru No 4 Tahun 2015 itu perubahan sangat drastis. Mempersingkat waktu, kemudahan jaminan,” kata legislator PDIP ini.

Dia menambahkan, sulit bagi Pemkot untuk melakukan pengkondisian pemenang lelang. Jika ada pengkondisian, hal itu dilakukan kontraktor.

“Panitia lelang kan hanya mbukak saja. Terus bagaimana ? Ya itu sistem, kita nggak bisa apa-apa. Kalau panitianya salah atau melakukan diskriminasi kan ada mekanisme sanggah,” ujar dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge