0271-3022735 redaksi@timlo.net
Timlo.net

Rencana Perpu Tentang MK, Ini Tanggapan Yusril Ihza Mahendra

- Timlo.net
dok.timlo.net/daryono

dok.timlo.net/daryono

Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, pakar Hukum Tata Negara

Timlo.net — Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat. Hal ini untuk mengatasi krisis di MK paska ditangkapnya Akil Mochtar oleh KPK.

“Langkah Presiden SBY untuk mengeluarkan perpu untuk mengubah Undang-Undang (UU) MK adalah langkah yang tepat untuk atasi krisis yang melanda MK,” ujar Yusril seperti dikutip dari Antara, Sabtu (5/10).

Menurut dia, mustahil jika ada lembaga negara tanpa ada yang mengawasi. Yusril mengusulkan agar Komisi Yudisial (KY) kembali diberi wewenang mengawasi hakim MK seperti yang telah diatur UU, namun dibatalkan oleh MK sendiri.

“MK memang berwenang menguji UU apa saja, termasuk menguji UU yang mengatur dirinya. Namun, MK harus menahan diri dan menjunjung tinggi etika agar tidak menguji UU yang berkaitan dengan MK sendiri. Tindakan seperti itu tidak etis,” lanjut dia.

Yusril menambahkan ada kesan kuat MK ingin menjadi superior. Hal tersebut terjadi sejak zaman kepemimpinan Jimly, sehingga setiap UU yang membatasi MK mau mereka batalkan.

“Termasuk kewenangan KY untuk mengawasi hakim MK,” terang Yusril.

Perpu tersebut, lanjut Yusril, hendaknya mengatur pencabutan kewenangan MK untuk mengadili perkara Pilkada, dengan masa transisi tertentu. Yusril mengharapkan jika nanti perpu sudah disahkan DPR menjadi UU, maka MK jangan lagi menguji UU yang mengatur dirinya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sedang menyiapkan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang (perpu) yang di antaranya akan mengatur persyaratan, aturan dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden merasa hal itu penting dilakukan karena sesuai dengan semangat UUD 1945. Presiden dalam waktu dekat akan meminta masukan dari DPR dan Mahkamah Agung terkait perpu tersebut.

sumber : merdeka.com

Berita Terkait

Komentar Anda

Tinggalkan Pesan

*

KEMBALI KE ATAS