0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ketentuan Pemerintah Tentang Rombel Kontradiktif

dok.timlo.net/agung
Para siswa tengah belajar di dalam Rombel di kelas (dok.timlo.net/agung)

Solo —  Ketentuan pemerintah tentang rombongan belajar (Rombel) memang terjadikontradiktif. Satu sisi ada ketentuan Sekolah Nasional Pendidikan (SNP) maksimal jumlah siswa per Rombel 32 anak. Di sisi lain, Direktorat Pendidikan Menengah memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) untuk menggenjot angka partisipasi kasar dengan memberikan kesempatan seluas-seluasnya bagi siswa usia SMA/SMK untuk mengakses pendidikan menengah.

“Memang masih ada kontradiktif dalam kebijakan pemerintah mengenai batasan jumlah siswa per Rombel,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Solo, Unggul Sudarmo saat bertemu wartawan di Solo, Rabu (11/9).

Sesuai SNP, kata Unggul, memang ada ketentuan sekolah maksimal 32 siswa per Rombel. Padahal Program PMU Direktorat Pendidikan Menengah bisa diartikan bahwa semua siswa usia SMA/SMK bisa ditampung sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan angka partisipasi kasar.

“Itulah ketentuan yang kontradiktif. Sehingga untuk melaksanakan Rombel memang tidak serta merta dapat dilaksanakan dalam waktu dekat,” jelasnya.

Kondisi yang kontradiktif tersebut, lanjut Unggul, masih wajar apabila ada sekolah yang belum menerapkan ketentuan Rombel.



Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge