0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Bawa Pocongan, Barisan Merah Putih Kembali Mendemo Bupati

Bawa Pocongan, Barisan Merah Putih demo Bupati, Selasa (16/4). (Dok.TImlo.net/ Nanin)

Boyolali — Ratusan massa Barisan Merah Putih Pengging (BMPP) kembali menggelar aksi demo di Kantor Pemkab Boyolali, Selasa (16/4). Massa mendatangi kantor kabupaten dengan jalan kaki dan kendaraan roda dua. Aksi massa ini mendapat pengawalan dari petugas Polres Boyolali.

Demo dimotori Sujarwanto alias Gombloh dan Sri Wahyudi alias Glendoh. Massa berjumlah sekitar 200-an orang dari seribuan yang dijanjikan membawa pocong yang bertuliskan birokrasi Boyolali sudah mati. Massa juga membawa spanduk di antaranya bertuliskan “PNS Boyolali Bermental Tempe karena Kekuasaanmu”, “Nyambut Gawe Sing Urus Intimidasi dan Mutasi”, “Tolak Intervensi Seno Kusumo dalam Pemerintahan Boyolali”, “Kalau Bupati Hanya Boneka Mundur Saja”.

Massa yang mewakili aspirasi masyarakat yang tidak puas dengan Bupati Seno Samodro, yang dinilai arogan.  Menurut Glendoh, sebagai pejabat publik dinilai semena-mena dan bersikap otoriter terhadap PNS serta malah menyalahkan ketua RT/RW atas pemalsuan tanda tangan dokumen peralihan status Desa Kemiri dan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo menjadi kelurahan. BMPP juga menyatakan penolakannya atas politisasi PNS Boyolali yang dinilai sudah tak lazim dalam birokrasi pemerintahan

“Kami juga menolak intervensi Seno Kusumoharjo dalam pemerintahan Boyolali,” kata Glendoh.

Senada, Gombloh menyesalkan aksi keprihatinan BMPP ini tidak direspon sama sekali oleh Bupati. Sehingga pihaknya menyatakan akan terus menggelar aksi demo sampai Bupati mau menemui mereka.

“Jika tetap tidak mau menemui, seminggu lagi kami akan ke Jakarta, lapor ke KPK soal Kemiri (alih status),” tegas Gombloh.

Sementara  Bupati Seno Samodro terkait aksi demo tersebut menanggapi santai. Bupati mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasi asal tidak anarkhis. Meski demikian Bupati mempertanyakan kejelasan tujuan gerakan BMPP, mengingat persoalan alih status desa menjadi kelurahan sudah tidak ada masalah. Begitu pula terkait mutasi PNS yang menurut dia sudah dilakukan sesuai aturan.

Bupati juga membantah memobilisasi PNS termasuk pembentukan paguyuban-paguyuban PNS. Bahkan dirinya juga tidak pernah hadir dalam acara paguyuban tersebut. Terkait politisasi PNS, Bupati juga menyatakan tudingan tersebut salah alamat mengingat dia tidak bakal mencalonkan lagi sebagai Bupati periode mendatang.

Selain itu, pihaknya menduga aksi demo itu bersifat politis dari lawan politik sehingga tidak perlu ditanggapi. Menurut dia, lebih baik Bupati fokus dalam mewujudkan visi misi membangun Boyolali.

“Sebuah gerakan itu kan harus ada tujuannya, lha tujuan mereka (BMPP) itu apa karena jelas mereka itu lawan politik, dan tidak ada UU yang mewajibkan demo harus ditemui Bupati langsung, lebih baik saya fokus pada visi misi saja,” ungkap Bupati.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge