Hizbut Tahrir Prihatinkan Penanganan Migas dan Hukum

Andi Penowo - Timlo.net

Sabtu, 22 Januari 2011 | 22:19 WIB

Dok. Timlo.Net/Andi Penowo

KEPRIHATINAN-Aksi damai Hizbut Tahrir Indonesia sebagai pernyataan keprihatinan terhadap kondisi negara, di bundaran Gladak, Sabtu (22/1)

Solo - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD Soloraya memprihatinkan penanganan Migas dan penyelenggaraan hukum oleh pemerintah. Terkait hal ini, pada Sabtu (22/1), HTI menggelar aksi damai di bundaran Gladak, Sabtu (22/1).

“Pemerintah gagal melindungi kekayaan rakyat. Rencana pembatasan BBM bersubsidi misalnya, hanyalah akal-akalan pemerintah untuk memuluskan liberalisasi sektor Migas yang mana salah satu poin pentingnya adalah pencabutan subsidi,” tutur juru bicara HTI Soloraya, Sarwidi, di hadapan peserta aksi.

Selain memprihatinkan penanganan Migas, HTI juga menilai pemerintah telah gagal memberantas korupsi dan mafia hukum. Disebutkan, 148 kepala daerah saat ini menjadi tersangka korupsi, di antaranya 17 Gubernur. Kasus korupsi dianggap telah melahirkan korupsi baru melalui mafia hukum yang dapat mengatur kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara.

“Oleh karena itu, bila benar-benar diinginkan perbaikan, maka sistem yang telah gagal itu harus dibuang. Juga harus dihadirkan pemimpin yang baik yang tunduk pada syariah dan memimpin dengan penuh amanah. Hanya dengan penerapan syariah di bawah naungan khilafah, aspek kehidupan dapat diatur dengan baik,” tandas Sarwidi.