Wacana Solo Menuju Pendidikan Wajar 12 Tahun

Cornelia Niar Riani - Timlo.net

Sabtu, 18 Desember 2010 | 01:05 WIB

Dok. Timlo.Net/niar

Ketua Dewan Pendidikan Surakarta (DPKS), Ichwan Dardiri. (17/12)

Solo – Perlu penuntasan wajib belajar (Wajar) 9 tahun terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Wajar 12 tahun. Namun baik apabila memiliki angan-angan bagi Kota Solo untuk ke depannya mencanangkan Wajar 12 tahun.

Hal ini seperti dikatakan Ketua Dewan Pendidikan Surakarta (DPKS), Ichwan Dardiri, Jumat (17/12) dalam rangka menanggapi wacana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) beberapa waktu lalu yang akan menjadikan Kota Solo mempunyai program Wajar 12 tahun. Menurutnya, perlu dirangkul terlebih dahulu anak-anak yang putus sekolah setelah SD dan tidak dapat mengenyam pendidikan di tingkat SMP. “Untuk mencanangkan program Wajar 12 tahun merupakan ide bagus namun perlu dipikirkan bersama secara realistis dan bertahap. Supaya segera terwujud ada baiknya konsentrasi pada siswa putus sekolah SD dan SMP,” paparnya, Jumat (17/12).

Belum tuntasnya penanganan putus sekolah ini, lanjut dia, salah satunya dikarenakan oleh masih lemahnya koordinasi pendanaan. “Saya menilai urusan dana untuk masalah pendidikan masih buruk. Hal ini sangat mengganggu proses pendidikan,” tegasnya.

Ia mengatakan, lemahnya hal tersebut misalnya terletak pada pengurusan keuangan yang masih sulit ditambah dengan pencairan dana-dana pendidikan yang tidak lancar dan seringmolor. Ketidakseiringan antara tahun ajaran dan tahun anggaran pun menjadi salah satu sebab tidak lancarnya arus dana pendidikan. Apabila tahun ajaran diawali dan berakhir pada pertengahan tahun, untuk tahun anggaran berawal pada bulan Januari dan berakhir bulan Desember. Anggaran untuk jenjang SMA dan SMK yang sampai saat ini belum dapat tertangani dengan baik dan belum semua masyarakat dapat menikmati pendidikan pada jenjang ini.

“Dana untuk satu jenjang pendidikan seharusnya direncanakan secara matang dan telah dipersiapkan sejak awal, ditotal hingga akhir. Ini dilakukan mulai dari pihak penyedia dana sampai pengguna, dalam hal ini sekolah. Jika berjalan baik, dijamin proses pendidikan pun dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Menurut pengalamannya, untuk satu SMA diperlukan dana sekitar 6 Milyar rupiah per tahun. Dana dari pemerintah, jika ditotal hanya setengahnya yakni 3 Milyar. Sedangkan sisanya masih dari masyarakat. Hal inilah yang menurutnya membuat pendidikan wajar 12 tahun menjadi belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.