0271-3022735 redaksi@timlo.net
Timlo.net

Bupati Tolak Ganti Rugi Normalisasi Sungai Grompol

- Timlo.net
dok.timlo.net/agung

dok.timlo.net/agung

Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman ketika meneima warga yang menjadi korban normalisasi Sungai Grompol.

Sragen – Belasan orang korban normalisasi Sungai Grompol menemui Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, Jumat (29/6) siang. Mereka ingin menanyakan kejelasan perihal ganti rugi atas tanah mereka yang terkena perluasan Sungai Grompol yang hingga kini belum mendapat kepastian. Mereka berasal dari 6 desa di Kecamatan Masaran, yaitu Desa Kliwonan, Karangmalang, Jati, Pringanom, Pilang dan Sidodadi.

Kedatangan mereka diterima langsung Bupati Agus di ruang rapat bupati. Ikut hadir mendampingi Agus, Plt Sekda, Endang Handayani, Asisten I Sekda, Parsono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen, Zubaidi dan wakil dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Salimin.

Salah satu warga, Sunarso, asal Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, dalam dialog tersebut mengatakan, masyarakat di bantaran Sungai Grompol meminta Pemkab Sragen memberikan ganti rugi atas tanah hak milik mereka yang terkena normalisasi Sungai Grompol. “Kami meminta agar Pemkab mau memberikan ganti rugi atas tanah kami yang terkena relokasi,” katanya.

Namun Bupati Agus, menegaskan Pemkab Sragen sudah menganggap masalah pelebaran Sungai Grompol sudah selesai, sehingga Pemkab tidak akan memberikan ganti rugi seperti yang diminta warga yang tergabung dalam Paguyuban Korban Normalisasi Sungai Grompol (PKNSG) tersebut. Alasannya karena Pemkab tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang berasal dari 6 desa di Kecamatan Masaran itu.

“Pemkab tidak akan memberikan ganti rugi, karena tidak ada anggaran yang tersedia. Selama ini anggaran yang dimiliki sudah habis untuk membayar gaji PNS dan perangkat desa,” kata Agus.

Bupati juga mengingatkan warga, mestinya mereka menuntut masalah ini dari dulu, ketika Pemkab Sragen masih di bawah kepemimpinan Bupati Untung Wiyono. Karena relokasi itu terjadi pada masa kepemimpinan Untung. Dirinya sebagai wakil bupati saat itu juga tidak pernah diberitahu dan mengetahui masalah tersebut.

“Mengapa warga tidak teriak dari dulu, ketika normalisasi itu akan dilaksanakan. Mengapa baru sekarang ada tuntutan ganti rugi? Pemkab sudah menganggap permasalahan ini selesai,” tegasnya.

Agus melanjutkan, bagi warga yang tidak puas dengan sikap Pemkab dan tetap ingin menuntut ganti rugi, dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan.

Usai pertemuan, Koordinator PKNSG, Andi Hadi Saputro, kepada timlo.net, mengatakan, pihaknya kecewa dengan sikap Pemkab yang tidak peduli dengan nasib rakyat kecil. Padahal dalam pertemuan sebelumnya tanggal 31 Januari 2012, menurut Andi, sudah ada pembicaraan mengenai besarnya ganti rugi antara warga dan Pemkab Sragen.

“Jelas kami kecewa, karena Pemkab ternyata tidak mau membrikan ganti rugi kepada kami, sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam pertemuan sebelumnya tanggal 31 Januari,” kata Andi.

Berita Terkait

Komentar Anda

Tinggalkan Pesan

*

KEMBALI KE ATAS