0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Jika Tidak Tindaklanjuti Catatan BPK

DPRD: Pemkot Solo Terancam Sanksi

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, Supriyanto (Dok.Timo.net/Daryono)

Solo —  DPRD Kota Surakarta akan segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Solo guna  melihat seperti apa hasil final tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P2 APBD). Hal ini karena waktu untuk menindaklanjuti LHP tersebut sudah lebih dari waktu yang ditentukan yaitu 60 hari.

Wakil Ketua DPRD Surakarta yang juga Wakil Ketua Banggar (Bagian Anggaran) Supriyanto mengatakan, dengan mengundang TAPD akan diketahui sejauh mana tindak lanjut LPj yang menjadi catatan BPK. “Akan kita lihat secara lebih detail, sudah ada tindak lanjut atau belum. Selain itu, dengan mengundang TAPD akan  diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya,” ungkapnya saat ditemui Timlo.net di Ruang Kerjanya, Senin (25/6).

Jika nantinya Pemkot tidak melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut, maka DPRD akan memberikan sanksi administratif. Namun, Supriyanto enggan menjelaskan bentuk sanksi administratif yang akan diberikan. “Pastinya ada sanksi administratif. Namun, akan kita lihat dulu dengan TAPD seperti apa,” ujarnya.

Seperti diketahui, rekomendasi  LHP BPK terhadap P2APBD menyisakan sejumlah catatan diantaranya beberapa SKPD yang belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPj). Pemkot diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti  catatan tersebut setelah menerima LHP BPK.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge