0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Pemekaran 2 Kelurahan Melalui Kebijakan Khusus

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Muhammad Rodhi (Dok.Timlo.net/daryono)

Solo — Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Muhammad Rodhi mengatakan kemungkinan pemekaran Kelurahan Kadipiro dan Semanggi yang tidak disetujui pemerintah pusat masih ada kemungkinan untuk disetujui melalui kebijakan khusus.

Menurut politisi PKS ini, meskipun secara aturan tidak memungkinan untuk pemekaran, Pemkot dapat mengajukan surat kembali kepada Mendagri untuk meminta kebijakan khusus guna ┬ápemekaran. “Sampaikan saja surat kepada Mendagri, dengan pertimbangan Solo wilayahnya kecil, dan juga perbaikan pelayanan masyarakat, meminta ditinjau ulang. Meskipun secara aturan sudah tertutup, bisa saja jika ada kebijakan khusus,” ujar Rodhi, Senin (25/6) di Gedung Dewan.

Pendapat berbeda diungkapkan Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno. Ketua Dewan menilai batalnya pemekaran Kelurahan Kadipiro dan Semanggi dikarenakan adanya aturan baru yaitu Permendagri No 31 tahun 2006 tentang Pembentukan Penghapusan Penggabungan Pemekaran Wilayah. Dalam aturan tersebut, pasal 5 disebutkan syarat untuk dapat dimekarkan dengan jumlah 4500 jiwa atau 900 KK dan luas wilayah 3 KM untuk Jawa dan Bali. “Dari segi jumlah penduduk Kadipiro memang layak dimekarkan, tetapi dari luas wilayah tidak memungkinkan,” ungkap Sukasno.

Menurut Legislator PDIP ini, peluang pemekaran 2 kelurahan tersebut sudah tidak memungkinkan. Sukasno mengatakan satu-satunya solusi yaitu dengan menambah SDM atau staf pelayanan di kelurahan tersebut. Dengan penambahan SDM diharapkan pelayanan masyarakat dengan jumlah penduduk yang besar tetap terlayani dengan baik.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge