0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

SE Bupati Diabaikan, Masih Ada Sekolah Tarik Pungutan

Ketua Bidang Advokasi Forum Masyarakat Sragen (Formas) Sri Wahono. (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen — Surat Edaran (SE) Bupati Sragen tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru ternyata tidak cukup ampuh. Proses penerimaan siswa baru di Kabupaten Sragen masih diwarnai aksi pungutan liar. Terbukti di beberapa sekolah di Sragen masih ada yang mematok biaya pendaftaran bagi para calon siswa baru.

Dari pantauan di lapangan, Senin (25/6), terjadi aksi pungutan biaya pendaftaran. Di antaranya terjadi di SMK Negeri I Sragen. Dari proses seleksi yang dilakukan, panitia mematok biaya Rp 25.000, dengan alasan untuk biaya stop map, pelaksanaan tes tertulis dan tes fisik.

Panitia seleksi penerimaan siswa baru SMK Negeri I Sragen, Sugimin, ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, para calon siswa yang mendaftar memang diwajibkan membayar Rp 25.000 sebagai biaya ganti stop map dan tes. Keputusan itu dilakukan atas dasar keputusan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Kabupaten Sragen.

“Besaranya Rp 25 ribu, itu untuk pengganti stop map dan tes. Sebab calon siswa yang mendaftar harus mengikuti tes tertulis dan tes fisik,” katanya.

Sugimin menambahkan, untuk kuota pendaftaran calon siswa batu tahun 2012, SMK Negei I Sragen adalah sebanyak 312 siswa. Sementara jumlah kuota bagi siswa kurang mampu sebanyak 71 siswa.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Forum Masyarakat Sragen (Formas), Sri Wahono, menyatakan,  para kepala sekolah dan panitia seleksi penerimaan calon siswa baru dihimbau untuk mentaati Surat Edaran (SE) Bupati No: 422.1/525/12/2012, tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru.

Menurut Wahono, akan pihaknya mengingatkan kepala sekolah dan panitia PSB agar mentaati Perda Pendidikan Kabupaten Sragen dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 60/2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan.

“Jika pihak sekolah dan panitia PSB nekat berbuat semaunya, Formas tidak segan-segan untuk melakukan upaya hukum atas pelanggaran yang dilakukan,” pungkasnya.



Komentar Anda

loading...
KEMBALI KE ATAS badge