0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dewan: Jangan Ada Pungutan di Semua Sekolah Negeri

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Solo, Abdullah AA (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Kalangan DPRD Kota Surakarta meminta tidak ada pungutan sekolah, baik uang gedung, seragam, SPP maupun pungutan lainnya mulai tahun 2012 ini. Larangan tersebut berlaku bagi sekolah negeri di setiap tingkatan baik SD, SMP maupun SMA/SMK.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta, Abdullah AA, mengatakan dalam pembahasan Banggar DPRD sudah disepakati tidak adanya pungutan sekolah mulai tahun 2012. Konsekuensinya, DPRD akan menaikkan bantuan pendidikan kepada sekolah untuk menutup biaya pendidikan tersebut.

“Sudah disepakati dalam pembahasan Banggar kemarin bahwa tidak ada lagi pungutan sekolah mulai tahun 2012 ini. Kesepakatannya adalah Wajib Belajar 12 tahun, sehingga termasuk SMA/SMK negeri tidak boleh ada pungutan,” tegasnya.

Guna menutup biaya pendidikan tahun 2012 ini, lanjut Abdullah, silahkan Dikpora mengajukan dalam APBD perubahan. “Saat ini sekolah negeri jangan menarik pungutan dulu, kekurangan biaya pendidikan tahun 2012 silahkan Dikpora mengajukan dalam APBD perubahan ,” ujarnya kepada Timlo.net, Jumat (22/6) di Gedung Dewan.

Sekolah hanya diperkenankan menerima sumbangan sukarela yang sifatnya tanpa paksaan maupun tekanan. “Jika ada sumbangan dari pihak luar silahkan, tetapi itu merupakan betul-betul sumbangan yang tidak mengikat dan tanpa paksaan. Hal ini juga sesuai dengan Perda no 4 tahun 2010 tentang Pendidikan,“ tambah legislator partai Hanura ini.

Sementara, anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Paulus Haryoto, mengaku komisi IV DPRD sudah mengkomunikasikan larangan sekolah negeri menarik pungutan melalui Dikpora. Hanya saja, menurut Paulus, yang dikomunikasikan hanya larangan SD dan SMP menarik pungutan sesuai Permendikbud no 60 tahun 2011. Sedangkan larangan menarik pungutan untuk SMA/SMK belum disampaikan.

Secara pribadi, dirinya mendukung bahwa sekolah baik SD, SMP dan SMA/SMK mulai tahun 2012 ini dilarang menarik pungutan. “Jika mulai tahun 2012 ini SMA/SMK negeri tidak boleh menarik pungutan maka saya sependapat. Namun jangan sampai menjadi blunder seperti halnya BPMKS. Dengan alasan menalangi dulu, kemudian sekolah tetap menarik pungutan. Dengan alasan apapun tidak boleh ada pungutan,” tegasnya.

Senada, Wakil ketua DPRD Kota Surakarta, Muhammad Rodhi, sepakat jika mulai tahun 2012 ini tidak ada lagi pungutan di sekolah negeri. Hal ini juga untuk mendidik sekolah agar merencanakan biaya pendidikannya secara baik dalam 1 tahun. Perencanan tersebut harusnya sudah diajukan 1 tahun sebelum pelaksanaannya. Rodhi mencontohkan, untuk biaya pendidikan untuk tahun 2013, seharusnya tahun ini sudah dihitung dan kemudian diajukan untuk dibiayai APBD.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge