0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pimpinan DPRD: Perlu Ada Plt Walikota Solo

(ilustrasi) Sidang di DPRD Surakarta (Dok.Timlo.net/ Iwan Kawul)

Solo — DPRD Kota Surakarta mengancam tidak akan mengagendakan sejumlah agenda dewan yang berkaitan dengan Pemkot jika tidak ada pelaksana tugas harian (Plt) saat Walikota Joko Widodo cuti pada 24-7 Juli. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Supriyanto saat ditemui Timlo.net, Jumat (22/6) di Gedung Dewan.

Menurutnya, walikota dan wakil walikota memang satu paket, tetapi untuk pengambilan kebijakan tertentu harus oleh walikota. Seharusnya cuti walikota yang diterbitkan Mendagri disertai dengan pengangkatan Plt yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan, contohnya dalam pengajuan Raperda dan nota penjelasan, penetapan persetujuan bersama, penerbitan SK walikota.

Dengan adanya Plt, lanjut Supriyanto, jalannya pemerintahan kota pada masa cuti walikota tidak ada hambatan atau kendala. “Kami sudah mengagendakan beberapa agenda pada awal Juli yang harusnya dihadiri walikota. Jika tidak ada Plt ya kami tidak berani mengagendakan,” tegas Supriyanto.

Aturan Plt sendiri, jelas Supriyanto, sudah diatur dalam UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seharusnya Pemkot mengajukan adanya permohonan pengangkatan Plt bersamaan dengan pengajuan cuti walikota. Jika setelah cuti baru diajukan maka waktunya juga tidak akan cukup.

Sebelumnya Wakil Walikota Surakarta FX Hady Rudyatmo mengatakan tidak perlu adanya Plt saat walikota cuti karena walikota dan wakil walikota merupakan satu paket. Walikota Joko Widodo sendiri sudah menerima surat ijin cuti dari Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo pada Kamis (21/6). Dalam surat tersebut disebutkan cuti Jokowi secara penuh mulai tanggal 24 Juni sampai 7 Juli.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge