0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ketua DPRD: Pungutan Sekolah Harus Sesuai Perda

Ketua DPRD Solo, YF Sukasno (Dok.Timlo.net/ Daryono)

Solo —  Musim penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah tiba. Beberapa sekolah bahkan telah selesai menggelar seleksi dan tinggal mengumumkan hasil penerimaan. Biasanya, begitu siswa diterima diikuti dengan pembayaran uang sekolah, uang seragam ataupun pungutan sekolah lainnya.

Untuk tingkat SMK/SMA, Ketua DPRD Kota Surakarta YF Sukasno mengharapkan tidak ada pungutan sekolah selain apa yang telah diatur dalam Perda No 4 Tahun 2010 Tentang Pendidikan. “Proses lanjutan setelah PPDB adalah antara komite sekolah dengan wali murid. Jangan komite membuat ketentuan yang tidak sesuai dengan Perda tersebut,” jelas Sukano saat ditemui wartawan, Jumat (22/6), di Gedung Dewan.

Besarnya pungutan, lanjutnya, harus dipaparkan dengan jelas sehingga jelas peruntukannya. Komite juga harus memberi kesempatan wali murid untuk bertanya dan berdialog. “Selama ini, wali murid kan hanya terkesan pasif, sehingga perlu diberi ruang dialog,” tambah Sukasno.

Dalam Perda No 4 Tahun 2010 tersebut juga diatur tentang komite sekolah. Masa jabatan komite sekolah hanya 2 kali periode. Sehingga tidak ada komite sekolah seumur hidup. “Komite sekolah hanya 2 kali periode selesai. Semuanya harus mengacu ke sana (Perda),” tegas  Ketua Dewan.

Sesuai Permendikbud No 60 Tahun 2011, sekolah tingkat SMA boleh melakukan pungutan. Yang tidak boleh adalah tingkat SD dan SMP karena merupakan Wajib Belajar 9 tahun.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge