0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Seputar Pelantikan Perangkat Desa

Kades Mbangkang Bakal Dikenai Sanksi

Ketua Panitia Seleksi Perdes Tingkat Kabupaten Sragen, Parsono. (dok.timlo.net/agung)

Sragen — Sudah hampir satu bulan berjalan, tetapi  permasalahan perangkat desa (Perdes) di Kabupaten Sragen belum selesai. Sekarang permasalahan ganti menyerang para kepala desa (Kades) yang tidak bersedia membuat SK (Surat Keputusan) pelantikan bagi calon Perdes yang dinyatakan lolos seleksi.

Hal itu muncul dalam  audensi yang dihadiri sejumlah panitia seleksi perangkat desa tingkat kabupaten bersama anggota calon Perdes terpilih yang tergabung dalam Forum Calon Perangkat Desa Terpilih (FCPDT) di ruang rapat asisten I Setda Kabupaten Sragen, Kamis (21/6).

Ketua FCPDT,  Suyatno, mendesak Pemkab Sragen dan panitia seleksi perdes tingkat kabupaten segera menyelesaikan berbagai masalah  terkait hasil seleksi Perdes. Dia mengingatkan agar bupati tidak segan-segan bertindak tegas dan menjatuhkan sanksi kepada kades yang membangkang, menolak hasil seleksi dan tidak segera  mengajukan SK Penetapan bagi calon Perdes terpilih.

“Kami harap masalah ini segera dituntaskan. Sebab di beberapa daerah lain pelantiakn sudah dilakukan,” katanya.

Selain meminta kejelasan atas tindak lanjut nasib para perangkat desa yang belum dilantik, Suyatno juga meminta panitia seleksi Perdes tingkat kabupaten ikut mengawal persoalan tersebut hingga tuntas.

Menanggapi desakan dari perwakilan calon perdes terpilih, Ketua Panitia Seleksi Perdes Tingkat Kabupaten Sragen, Parsono, menyatakan selama ini Pemkab juga sudah bersikap tegas. Hanya saja ada tahapan dan prosedur yang harus dilalui sebelum akhirnya keputusan sanksi dijatuhkan kepada para lurah dan kepala desa yang membangkang.

Dia menjelaskan, panitia dan Pemkab Sragen sudah dua kali mengirim surat teguran kepada 20 camat untuk memberikan teguran kepada Lurah dan Kades yang belum mengajukan SK penetapan dan pelantikan bagi para calon perdes terpilih.

“Pemkab sudah tegas, namun ada aturan dan tahapan yang harus kita lalui sebelum memberikan sanski,” kata Parsono.

Dia  menegaskan bahwa kendati saat ini masih ada sejumlah desa yang mengalami keterlambatan melantik dan memberikan SK penetapan bagi para calon Perdes terpilih, tetapi itu tidak bisa  menggugurkan hasil seleksi.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge