0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

DPRD Sayangkan Ketidaksinkronan Data BPMKS

Anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Nindyawan Wisnu Broto (Dok.Timlo/Daryono)

Solo —  Anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Nindyawan Wisnu Broto menyayangkan ketidaksinkronan data SK Walikota penerima Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) dengan kondisi di lapangan. Nindyawan menemukan masih adanya sejumlah  pemegang kartu BPMKS yang tidak sesuai kriteria. Beberapa  penerima kartu BPMKS ternyata dipegang oleh keluarga mampu yang seharusnya tidak berhak menerima BPMKS.

Menurut Nindyawan, dirinya menerima sejumlah laporan penyimpangan BPMKS dari masyarakat. Dari laporan tersebut sejumlah anak pemegang BPMKS Gold yang diterima di sekolah setelah dilakukan pengecekan ke rumah siswa yang bersangkutan ternyata merupakan anak keluarga mampu. “Meskipun dari keluarga mampu, tetap saja mereka  meminta BPMKS,” ujar Nindyawan kepada wartawan, Selasa (19/6) di Gedung Dewan.

Kondisi tersebut, tambah Nindyawan mengakibatkan adanya benturan antara pihak sekolah dengan pemegang kartu BPMKS tersebut. Dengan dalih telah menerima kartu BPMKS, meskipun dari keluarga mampu, pemegang kartu merasa berhak menerima karena sudah mengantongi SK Walikota tentang BPMKS tersebut. “Dengan demikian, kami mempertanyakan kevalidan data SK Walikota dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.

Nindyawan berharap Pemkot melakukan pendataan ulang terhadap penerima kartu BPMKS. Selain itu dirinya meminta adanya pengecekan data di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). “Selaku pengawas kami meminta pengecekan data BPMKS di Dikpora,”pungkasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge