0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Soal Kasda Rp 11, 2 Miliar, Bupati Tunggu Putusan MA

Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman. (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen —  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Pemkab Sragen untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan  (LHP) yang dilakukan BPK dengan membuat surat tuntutan perbendaharaan terhadap dana kas daerah (Kasda) senilai Rp 11,2 miliar. Demikian diungkapkan Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman ketika ditemui wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (19/6).

Lebih lanjut Bupati menyatakan, tidak akan terburu-buru untuk membuat surat tuntutan sesuai dengan saran BPK sebelum ada keputusan inkrah dari Mahkamah Agung (MA). Kendati demikian pihaknya telah memberitahukan hal tersebut dengan mengirim surat kepada BPK. Inti dari surat tersebut adalah meminta petunjuk dan penjelasan mengenai saran untuk mengajukan tuntutan perbendaharaan itu.

“Surat sudah dikirim akhir pekan lalu dan kini kita tinggal menunggu jawaban dari BPK,” ujarnya.

Bupati Agus menjelaskan, rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menghadirkan dilema bagi Pemkab Sragen. Sebab di satu sisi, BPK meminta Pemkab menindaklanjuti dengan membuat surat tuntutan perbendaharaan terhadap dana Kasda Rp 11,2 miliar. Sedangkan di sisi lain sampai saat ini kasus Kasda itu sendiri masih dalam sengketa dan belum ada putusan inkrah karena masih proses kasasi di Mahkamah Agung (MA).

“Jadi menurut saya, tuntutan perbendaharaan itu baru bisa dilakukan setelah ada putusan inkrah sehingga tahu siapa-siapa pihak yang harus dituntut dan bertanggung jawab atas uang Rp 11,2 miliar itu. Baru nanti setelah ada inkrah baru kita mengambil langkah-langkah,” pungkas Bupati Agus.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge