0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Gara-gara Dicuekin Wakil Rakyat

Demo Formas Pepak di DPRD Klaten Ricuh

Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Klaten (Formas Pepak) menggelar aksi demo di Kantor DPRD Klaten, Selasa (18/6) (Dok.Timlo.net/Indratno Eprilianto)

Klaten – Aksi unjuk rasa Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Klaten (Formas Pepak) di Kantor DPRD Klaten, Selasa (18/6), diwarnai kericuhan. Pendemo kecewa lantaran wakil rakyat yang dikehendakinya tak kunjung menemui.

Keributan ini berawal saat para pengunjuk rasa ini nekat hendak menerobos masuk ke ruang Komisi IV yang sedang ada rapat. Beruntung polisi langsung menghalau pendemo sehingga keributan bisa dikendalikan.

Setelah beberapa menit, Komisi IV bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) Klaten segera menemui pendemo di gedung DPRD setempat.

Dalam audiensi itu, pendemo meminta penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Mereka menganggap sekolah ini menjadi ajang bisnis.

“Tidak hanya di RSBI tapi di sekolah-sekolah lainnya juga menjadi ajang bisnis. Para kepala sekolah sudah bebas malakukan pungutan ke orangtua siswa. Ada permintaan dan penawaran,” ujar Purwanti, salah satu pengunjuk rasa.

Untuk itu, pendemo meminta kepada Bupati Klaten dan wakil rakyat untuk menegakkan pelaksanaan PP Nomor 17 tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 60 tahun 2011 secara murni dan konsekuen.

Dalam aturan itu sudah ditegaskan bahwa sekolah dilarang menarik biaya operasional dan investasi. Namun kenyataannya masih ada sekolah yang menarik biaya kepada orangtua siswa. Misalnya lewat buku atau LKS, seragam, infaq, tabungan dan lainnya,” ujar Koordinator aksi, Yanti Susanti.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar sekolah-sekolah melakukan transparasi dan pertanggungjawaban atas seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan yang telah dibuat dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Sekolah.

“Kami menuntut kepada Bupati dan DPRD untuk membuat Perda tentang pendidikan. Selain itu juga harus diberlakukan sanksi tegas bagi sekolah yang melakukan pelanggaran,” imbuhnya.

Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Dispendik Klaten, Sunardi, mengatakan pihaknya meminta kepada masyarakat jika menemukan pelanggaran yang dilakukan sekolah untuk segera melaporkan ke Dispendik. Misalnya melakukan pungutan yang tidak semestinya.

“Pelaksanaan Permendikbud Nomor 60 tahun 2011 itu tidak bisa ditawar-tawar lagi dan harus dilaksanakan. Kami akan memproses terhadap sekolah yang memang melakukan pelanggaran. Untuk itu bagi yang menemukan silahkan laporkan ke dinas,” tegas Sunardi.

Mengenai tranpsarasi seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan, kata Sunardi, sekolah-sekolah sudah disampaikan jika pertanggungjawaban itu diserahkan setiap akhir tahun. Atau bahkan yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan yakni komite sekolah setiap saat bisa menandatangani setiap bulan mengenai apa yang menjadi kegiatan sekolah.

“Sedangkan untuk Perda tentang pendidik, saat ini sudah digodok oleh eksekutif. Tinggal pembahasan terakhir,” jelas Sunardi.

Sementara itu, salah satu anggota Komisi IV DPRD Klaten, Eko Prasetyo, mengatakan pihaknya membutuhkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengungkap pelanggaran yang berada di sekolah.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge