0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ketua DPRD Surakarta:

Mekanisme Penyaluran BPMKS Harus Diubah

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDIP Solo, YF Soekasno (dok.timlo.net/dhefi nugroho)

Solo – Penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) dinilai perlu ada perubahan mekanisme. Mekanisme penyaluran BPMKS saat ini memberi peluang penyelewengan iuran sekolah. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno saat ditemui wartawan di Gedung Dewan, Rabu (13/6).

Penyaluran BPMKS saat ini, menurut Sukasno, seolah-olah merupakan hibah kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) karena masuk ke rekening sekolah-sekolah. “Masak Pemkot memberikan hibah kepada SKPD.  Kan gak boleh,” papar Sukasno.

Perubahan mekanisme penyaluran BPMKS tersebut dengan 2 tujuan. Pertama, penyaluran BPMKS tidak terkesan merupakan hibah. Kedua, untuk memastikan besaran penerima BPMKS satu murid itu berapa.  “Misalnya SPP sekolah Rp 150.000, kemudian tiap anak mendapat jatah BPMKS Rp 70.000, berarti orang tua hanya membayar Rp 80.000, titik! Bayarnya ya hanya itu. Tidak boleh ada dana talangan dari orang tua,” ujar Sukasno.

Sukasno menambahkan, tidak boleh lagi sekolah menarik iuran dari orang tua siswa dengan alasan  menunggu BPMKS yang belum turun. “Lha terus gimana sekolah mencukupi kekurangan BPMKS yang belum cair tersebut, ya mari kita bicarakan solusinya. Jika orang tua membayar penuh dengan alasan nanti akan dikembalikan setelah BPMKS keluar, hal itulah yang memberi ruang penyelewengan BPMKS,” tegas Sukasno.

 



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge