0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK

Sukasno: SKPD dan Walikota Perlu Kesepahaman

Ketua DPRD Surakarta, YF Sukasno (Dok.Timlo.net/daryono)

Solo — Ketua DPRD Kota Surakarta YF Sukasno, menilai perlu adanya kesepahaman di antara SKPD dan Walikota terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2011.

Menurut Sukasno, yang dipahami oleh SKPD saat ini, setelah ada tindak lanjut dalam 60 hari sesuai ketentuan BPK, catatan-catatan itu dianggap selesai. “Karena dianggap selesai, maka catatan itu akhirnya muncul lagi dalam catatan BPK tahun berikutnya. Biasanya yang bersifat LPj di masyarakat,” imbuh Sukasno.

Padahal, jika tidak ingin muncul dalam catatan tahun berikutnya, seperti halnya yang dilakukan Pemkot Tangerang, permasalahan tersebut harusnya diselesaikan dalam tahun tersebut.  “Sehingga tidak ada permasalahan yang sama di tahun berikutnya,” ujar Sukasno kepada wartawan, Rabu (13/6), di Gedung Dewan.

Saat ditanya apakah Pemkot Solo perlu mengikuti langkah Pemkot Tangerang untuk me-nonjob-kan Kepala SKPD yang tidak mampu menyelesaikan catatan BPK, Sukano enggan menjawab secara gamblang. “Perlu ada kesepahaman dulu,” ujar Sukasno.

Hal ini karena catatan permasalahan yang muncul kembali di tahun berikutnya melibatkan SKPD dengan pihak ketiga. “Biasanya terkait SPj hibah, padahal biasanya penerimanya sudah tidak ada, pindah tempat dan faktor lainnya. Kalau misalnya menyangkut pagu anggaran yang tidak dilaksanakan, langsung dilakukan tindak lanjut penyelesaian,” papar Sukasno.

Sebelumnya, Anggota Banggar DPRD Kota Surakarta, Quatly Abdulkadir Alkatiri, meminta walikota bersikap tegas terhadap Kepala SKPD yang tidak mampu menyelesaikan rekomendasi BPK dalam satu tahun. Ketegasan itu dengan me-nonjob-kan kepala SKPD tersebut, seperti halnya yang dilakukan Pemkot Tangerang.

 



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge