0271-3022735 redaksi@timlo.net
default-logo

Lembaga Dewan Adat Akan Dibubarkan

- Timlo.net
dok.timlo.net/red/ist

dok.timlo.net/red/ist

Pakubuwono XIII Hangabehi dan Patih Tedjowulan

Solo – Status lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dinilai tidak sah. Mengingat, pembentukan lembaga tersebut tanpa sepengetahuan Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi selaku pemimpin keraton saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan  putra Paku Buwono XII, GPH Suryo Wicaksono kepada wartawan, Selasa (12/6).

Pria yang kerap disapa dengan Gusti Nenok itu mengatakan, meskipun pembentukan lembaga dewan adat disahkan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) no. 220/151/II/2011 oleh kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Solo, namun keberadaannya tetap tidak sah karena tanpa sepengetahuan Hangabehi. “Kami tidak menggubris, karena pendirian lembaga adat tidak sepengetahuan Sinuhun,” katanya.

Berkaitan dengan itu, rencananya PB XIII Hangabehi akan melakukan perombakan menyeluruh pada lembaga-lembaga yang ada di dalam keraton. Rencananya, perombakan akan dilakukan usai PB XIII menggelar ritual Jumenengan pada Jumat (15/6) besok. “Setelah ulang tahun penobatan (Jumenengan) nanti, Sinuhun akan mereformasi semua lembaga yang ada di dalam keraton, dengan membentuk lembaga baru,” tambahnya.

Hanya saja, Gusti Nenok belum bisa menjelaskan lembaga apa saja yang akan dirombak, sekaligus apa nama lembaga baru tersebut nanti. “Tunggu saja usai jumenengan. Yang jelas secepatnya,” tegasnya.

Sementara, Kepala Kesbangpol kota Solo, Suharso menyatakan, permohonan pengajuan SKT lembaga dewan adat sudah sah sesuai dengan ketentuan. Terkait pro dan kontra dengan keberadaan lembaga pimpinan GRAy Koes Moertiyah tersebut, Pemkot tidak ikut campur. Kalaupun ada keinginan untuk mencabut SKT dewan adat, sepenuhnya menjadi kewenangan PB XIII Hangabehi sebagai raja di keraton. “Kalau tidak sesuai, bisa dipertimbangkan. Secara intern menjadi kewenangan raja untuk membatalkan atau mencabut SKT tersebut,” tuturnya via telepon.

Jika memang ada keinginan untuk mencabut SKT lembaga adat, bisa dikoordinasikan antara keraton dan Pemkot. “SKT bisa dicabut apabila ada surat permohonan dari raja kepada Pemkot,” tuturnya.

 

Berita Terkait

Komentar Anda

Tinggalkan Pesan

*

KEMBALI KE ATAS