0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sejumlah Perdes Tak Terpilih Gugat Bupati Sragen

Kuasa hukum Perdes, Muh. Syaifuddin (kanan) didampingi Kades Pringanom, Sumarsono, ketika memberikan keterangan pers. (dok.timlo.net/agung)

Sragen —  Calon perangkat desa (Perdes) tidak terpilih akhirnya akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan karut marut pemilihan Perdes Kabupaten Sragen. Ada dua jalur hukum yang akan mereka tempuh, yaitu gugatan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Bupati Sragen dan panitia pemilihan calon Perdes dan gugatan melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Demikian disampaikan kuasa hukum calon Perdes, dari Kasyaf Law Firm, Muh Syaifuddin, kepada wartawan, Selasa (12/6) siang.

“Kita akan mengajukan dua gugatan, perbuatan melawan hukum. Tergugat pertama adalah bupati,  karena dia yang berperan penting dalam persoalan Perdes ini. Bupati tidak bisa mengelola manajemen yang baik di Sragen,” kata Syaifuddin.

Dia menjelaskan, gugatan terhadap Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman akan diajukan pada Kamis (14/6) mendatang. Pihaknya juga akan membongkar semua bukti kecurangan, baik yang dilakukan bupati dan panitia tingkat kabupaten dan kecamatan. Mengenai materi gugatan secara lenkap dia akan memberikan keterangan lebih lanjut setelah proses gugatan selesai.

“Dari fakta yang ada, seleksi  Perdes ini penuh dengan kecurangan, nanti akan kita buktikan dalam persidangan. Bukti belum kita sampaikan, tim kami sedang mencari bukti dan mengumpulkan fakta hukum,” tambahnya.

Sementara itu Kades Pringanom, Masaran, Sumarsono, menyatakan, tuntutan melalui jalur hukum ditempuh karena masyarakat sudah dirugikan baik secara materiel ataupun immateriel selama proses seleksi Perdes tersebut. Namun dia tidak merinci lebih jauh kerugian yang dimaksud. Sumarsono baru akan mengungkapkan hal itu nanti dipersidangan.

“Kerugian apa nanti akan kita buktikan, tapi bukan sekarang, nanti di persidangan. Masyarakat desa sudah dirugikan oleh Pemkab Sragen baik materil dan immateriel,” katanya.

Untuk memperkuat pengajuan gugatan di PTUN, pihaknya juga akan menambah jumlah kuasa hukum.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge