0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Meski Pemkot Minta Dikaji Ulang

Pansus Raperda Pelayanan Publik Jalan Terus

Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta tentang 2 Raperda inisiatif yaitu Raperda Cagar Budaya dan Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Senin (7/5) di Graha Paripurna DPRD Surakarta. (dok.timlo.net/daryono)

Solo —  Pansus Raperda Pelayanan Publik DPRD Kota Surakarta  menyatakan akan tetap melanjutkan pembahasan Raperda Pelayanan Publik, meskipun Pemkot meminta Pansus untuk mengkaji ulang. Hal ini diungkapkan anggota Pansus Raperda Pelayanan Publik, Dedi Purnomo saat ditemui wartawan, Senin (11/6) di Gedung Dewan.

Menurut Dedi, Pemkot yang diwakili Sekda Budhi Suharto meminta mengkaji ulang pembahasan Raperda karena belum ada PP (peraturan pemerintah) yang mengaturnya. “Memang bahasa Pemkot bukan menolak, tetapi mengkaji ulang. Seharusnya jika tidak setuju dari awal kenapa Pemkot tidak menolaknya saat penyampaian jawaban Walikota saat Rapat Paripurna kemarin. Ini sudah terbentuk kelengkapan dewan, kok baru Pemkot seakan menunjukkan keberatan,” ujar Dedi.

Terkait belum adanya PP, Pansus akan mengacu pada PP yang lama yaitu PP no 65 tahun 2005 tentang penyusunan pelayanan standar minimum. “Yang penting UU nya sudah ada yaitu UU no 25 tahun 2009. Apalagi seharusnya PP keluar setelah 6 bulan setelah UU nya, tapi kenyataannya sampai saat ini PP nya belum ada, ” tambah Dedi yang juga anggota Komisi I ini.

Melalui Raperda Pelayanan Publik ini nantinya diharapkan tingkat kepuasan pelayanan publik akan dapat diukur. “Kami juga mendorong nantinya setelah raperda ditetapkan, untuk dikeluarkan Peraturan Walikota sehingga menjadi ideal,” ujar Dedi.

Dalam waktu dekat Pansus akan mengundang masing-masing SKPD untuk dapat mengirim perwakilannya sehingga mendapatkan persepsi yang sama terkait Raperda Pelayanan Publik.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge