0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Bupati: Pelantikan Perdes Itu Wewenang Kades

Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, mmberi keterangan pers, setelah menemui calon Perdes terpilih. (dok.timlo.net/agung)

Sragen – Puluhan calon perangkat desa (Perdes) yang tergabung dalam Forum Calon Perangkat Desa Terpilih (FCPDT) kembali mendatangi Gedung DPRD Sragen, Kamis (7/6). Mereka menuntut agar proses pelantikan calon perdes terpilih dilaksanakan sesuai jadwal. Seperti pada hari sebelumnya, FCPDT juga tidak berhasil bertemu dengan Pimpinan DPRD dan Ketua Komisi I DPRD Sragen. Akhirnya mereka pun mendatangi Kantor Pemkab Sragen untuk menemui Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman.

“Kedatangan kami untuk mengawal surat pencabutan status quo calon Perdes. Surat pencabutan status quo itu harus diserahkan ke Bupati dan pimpinan dewan agar pelantikan calon Perdes terpilih dilakukan sesuai jadwal,” kata Ketua FCPDT, Suyatno.

Ketika di Pemkab Sragen, mereka langsung ditemui Bupati dan mengadakan dialog. Mereka mendesak kepada Bupati agar memberikan sanksi kepada para kepala desa (Kades) yang tidak mau membuat surat keputusan (SK) bagi calon terpilih. Karena hal tersenbut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Agus Fatchur Rahman menyatakan bahwa saat ini sejumlah desa sudah  mengajuan pengesahan SK bagi para calon Perdes terpilih. Terhadap Kades yang telah mengajukan pengesahan itu, Agus berjanji dalam waktu 15 hari akan mengesahkan SK dari Kades. Sebaliknya bagi yang belum mengajukan pengesahan, maka kewenangan tersebut akan dikembalikan kepada Kades.

“Jika lebih dari 15 hari dan kepala desa tidak mengeluarkan SK, maka kewenangan dikembalikan kepada kepala desa. Sebab mereka memiliki kewenangan untuk melantik,” jelas Agus.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge