0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Seputar Uang Jaminan

Gapura Makuta Kembali Jadi Sorotan Dewan

Wakil Ketua DPRD Surakarta, Supriyanto (Dok.Timlo.net/Daryono)

Solo —  Gapura Makuta kembali menjadi sorotan DPRD Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan PT MNA yang merupakan pemenang tender pertama Gapura Makuta mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan. Jika nantinya kemudian PT MNA benar-benar dinyatakan pailit, maka kewajiban pembayaran uang jaminan yang seharusnya dibayar kepada Pemkot akan gugur dengan sendirinya. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Supriyanto, kepada wartawan, Kamis (7/6), di Gedung Dewan.

Supriyanto menyayangkan Pemkot yang tidak selektif terhadap calon peserta tender pada saat tender Gapura Makuta. “Seharusnya kredibilitas dan juga kondisi keuangan PT MNA waktu itu dillihat apakah betul-betul memadai. Apalagi PT MNA kan pemenang tender,” ujar Supriyanto.

Lebih lanjut Supriyanto mengaku akan meminta klarifikasi Ketua TAPD yang juga Sekda Kota Solo untuk mendorong PT MNA membayar uang jaminan sebesar Rp 175 juta tersebut. “Kami harapkan jika memang benar PT MNA nantinya benar dinyatakan pailit, Pemkot tidak menerimanya begitu saja. Hal tersebut seakan-akan PT MNA lari dari tanggungjawab,” ujar politisi Demokrat ini.

Ditemui sebelum Rapat Banggar di DPRD, Sekda Kota Surakarta Budhi Suharto, membenarkan bahwa PT MNA mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.  “Ya jika memang benar pailit mau gimana lagi. Tentunya bukti pailit itu yang kita jadikan sebagai laporan kita,” ujar Budhi.

Terkait rekomendasi BPK untuk menindaklanjuti menagih uang jaminan Gapura Makuta selama 60 hari, Budhi menyatakan waktu 60 hari bukan waktu untuk selesainya masalah. Tetapi waktu 60 hari merupakan waktu untuk adanya action tindak lanjut. “Kita sudah melakukan upaya penagihan, saat ini masih menunggu putusan pengadilan,” ujar Budhi.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge