0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD Solo Banyak Terima Aduan Pelayanan Publik

Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta tentang 2 Raperda inisiatif yaitu Raperda Cagar Budaya dan Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Senin (7/5) di Graha Paripurna DPRD Surakarta. (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Banyaknya aduan atas pelayanan publik menjadi dasar atas inisiatif munculnya Raperda Pelayanan Publik.  Selama ini banyak anggota Dewan menerima keluhan dari masyarakat tentang ketidakpuasan pelayanan publik oleh birokrasi. Hal ini diutarakan anggota Pansus Raperda Pelayanan Publik DPRD Kota Surakarta, Dedi Purnomo saat ditemui Timlo.net, Rabu(6/6) di Gedung Dewan.

Menurut Dedi, adanya banyak keluhan tersebut membuktikan bahwa pelayanan publik perlu adanya standarisasi. “Selain dari masyarakat, kita lihat juga BPSK menerima aduan yang jumlahnya tidak sedikit. Hal itu menguatkan akan pentingnya standarisasi pelayanan publik. Pastinya yang menjadi standar nanti minimal pelayanan yang cepat dan murah,” ujar Dedi, yang juga anggota Komisi I DPRD Kota Surakarta ini.

Dedi menambahkan, jika menunggu pengajuan dari pemkot mungkin saja hal itu tidak akan menjadi prioritas. Mengingat adanya Perda Pelayanan Publik nantinya akan mengatur kinerja dan juga standarisasi pelayanan publik yang diselenggarakan Pemkot sendiri. Untuk itulah DPRD yang kemudian mengusulkan perda itu sendiri.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge