0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dana Hibah BPSK Diupayakan Dalam APBD-P

Palantikan BPSK di Balaikota Surakarta, Mei 2011 silam (dok.timlo.net/dhefi nugroho)

Solo — Pemkot Surakarta tidak bisa mencairkan dana hibah kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena terbentur peraturan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 32/2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bahwa kepala lembaga penerima hibah tidak diperbolehkan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara, ketua BPSK terdahulu adalah seorang PNS. Hal itulah yang memicu persoalan yang terjadi di dalam tubuh BPSK, yang akhirnya berencana akan menutup semua kegiatan operasionalnya mulai Jumat (8/6) besok.

Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solo Triyana menjelaskan, sesuai dengan Permendagri tersebut, seorang Kepala penerima lembaga penerima hibah memang tidak diperbolehkan seorang PNS. “Permasalahannya, yang tercatat masih Ketua BPSK yang terdahulu. Sementara, untuk Ketua BPSK yang sekarang meski tidak menjabat sebagai PNS namun namanya belum tercatat di kami (Pemkot),” tuturnya kepada wartawan, Selasa (5/6).

Dengan adanya permasalahan dalam sistem administrasi tersebut, Triyana menyarankan agar menunggu pada akhir tahun. “Akan kami ajukan dalam APBD-Perubahan,” terangnya. Ia menegaskan, melalui APBD perubahan itulah, dana hibah BPSK nantinya akan dialihkan menjadi dana kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge