0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD: Pondok Persada Bengawan Tidak Prosedural

Bangunan kafe Pondok Persada Bengawan (Dok.Timlo.net/daryono)

Solo – DPRD Kota Surakarta meminta pemilik Pondok Persada Bengawan (PPB) untuk mencari dokumen  hak pengelolaan PPB. Pasalnya, dokumen yang ada saat ini hanya berupa Hak Pengelolaan No 1  bukan atas nama PT Karya Sari melainkan atas  nama Pondok Persada Jurug. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pemilik PPB Sarimin Tjiptomihardjo dengan Pimpinan Dewan yang juga dihadiri juga DPPKA, Bagian Hukum Pemkot dan juga Asisten Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Ekbangkesra), Eni Tyasni Suzana  di Ruang Ketua DPRD, Selasa (5/6).

Ditemui seusai pertemuan, Ketua DPRD Kota Surakarta YF Soekasno, mengatakan sejak awal berdirinya PPB sudah tidak prosedural karena tidak ada dokumen pendukung. Fakta yang disampaikan tadi hanya bersifat lisan.

“Dengan belum adanya dokumen hak pengelolaan tersebut makanya tadi pertemuan saya hentikan. Saya meminta Pak Sarimin mencari dokumen pengelolaan yang dimiliki PT Karya Sari selaku pengelola saat ini, dimana Sarimin sebagai pemiliknya,” ujar Sukasno.

Sukasno menuturkan, dari pengakuan Sarimin, PPB yang didirkan 16 Juni 1987 pada awalnya atas nama PT Persada Bengawan. Kemudian ditahun 1991, tanah bebas negara tersebut diajukan Walikota Hartomo (walikota saat itu —Red) ke BPN yang kemudian keluar Hak Pengelolaan No 1

“Jadi, dari PT Persada Bengawan yang berpindah pengelolaannya kepada pemilik sekarang, PT Karya Asih, yang dimiliki Pak Sarimin tidak ada bukti tertulisnya. Inilah yang kemudian menjadi persolan,” tambah Sukasno.

Dalam hal ini DPRD hanya berpegang pada dokumen yang ada. Jika nantinya sudah ada dokumen yang dimaksud maka Sukasno berjanji untuk kembali mengadakan pertemuan untuk membahas masalah PPB.

 



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge