0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPR dan Sejumlah Menteri Akui Rekonsiliasi Keraton Solo

PB XIII Hangabehi dan Ketua DPR RI Marzuki Alie (Dok. KGPH Suryo Wicaksono (ist))

Jakarta — Akhirnya, rekonsiliasi dua raja di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mendapat pengakuan dari Ketua DPR dan sejumlah menteri. Penandatanganan nota kesepahaman rekonsiliasi antara Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan dilakukan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6)

Dalam penandatanganan tersebut hadir Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua MPR Meilani Suharli, Walikota Solo Joko Widodo dan Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Sejumlah menteri yang hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu.

Salah satu kerabat keraton, KGPH Suryo Wicaksono atau yang kerap disapa dengan Mas Nino ketika dihubungi wartawan mengatakan, Tedjowulan siap mendampingi PB XIII sebagai Patih. “Dalam sambutannya, beliau (Tedjowulan) mengatakan demikian. Sementara Sinuhun (PB XIII) tidak menyampaikan kata sambutan,” katanya kepada wartawan ketika berkomunikasi via Blackberry Massenger.

Ia juga menyampaikan, Mendagri sempat berpesan agar pada masa yang akan datang keraton dapat dijadikan sebagai cagar budaya yang memberikan sejarah. Keraton juga dapat dijadikan sebagai pusat budaya dan pendidikan anak bangsa.

Lain halnya dengan yang disampaikan kubu antirekonsiliasi. Wakil Pengageng Museum dan Pariwisata Keraton, KP Satriyo Hadinagoro menjelaskan, proses rekonsiliasi yang disaksikan oleh pemerintah tidak ada dasar hukumnya. “Pemerintah hendaknya menghargai hukum adat keraton. Tanda tangan yang disaksikan oleh pejabat siapapun, tetap ada mekanisme dalam aturan keraton,” terangnya.

KP Satriyo menegaskan, pihaknya tetap terpaku pada hukum adat yang ada dalam keraton. Proses rekonsiliasi sendiri tanpa sepengetahuan pihak keraton. Menurutnya, selama hukum adat keraton ditegakkan, pihaknya tidak mempermasalahkan proses rekonsiliasi.

Menurutnya, konflik yang terjadi selama ini tidak perlu terjadi jika semua pihak bisa menaati paugeran yang ada di dalam lingkungan peraturan keraton.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge