0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Bupati Temui Pendemo, Kades Diminta Buat SK

Bupati Agus Fatchur Rahman menemui pendemo, meminta agar Kades membuat SK untuk calon Perdes. (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen – Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman akhirnya menemui massa dari calon perangkat desa (Perdes) yang gagal seleksi, Senin (4/6) siang. Kepada seratusan massa yang memadati depan pintu gerbang Kantor Pemkab Sragen, Bupati menyatakan, proses seleksi calon Perdes sudah selesai. Dan sekarang keputusan akhir ada di kepala desa (Kades) untuk membuat surat penetapan Perdes yang dinyatakan lolos seleksi. Kades bisa mengajukan melalui camat untuk kemudian disahkan oleh bupati. Saat ini sudah ada 99 yang meliputi 164 formasi calon Perdes yang sudah mengajukan pengesahan ke Pemkab Sragen.

“Saya itu tugasnya hanya mengesahkan permohonan dari kepala desa yang dilewatkan melalui camat. Sedangkan Kades yang tidak mau mengesahkan perangkat desa yang lolos, kami hanya bisa menghimbau kepada saudara-saudara untuk membuat SK (surat keputusan) itu,” kata Bupati Agus yang dibalas dengan teriakan-teriakan ‘huuu’ dari pendemo.

Ditambahkan, jika para calon Perdes atau Kades menemukan kesalahan yang melanggar Perda (peraturan daerah) dan Perbub (peraturan bupati) dipersilahkan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Apabila itu memang terbukti, maka Bupati meyakinkan kepada massa pendemo akan membatalkan Perdes dalam waktu yang secepat mungkin.

“Kalau saudara-saudara menemukan kesalahan yang melanggar Perda dan Perbub, silahkan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Dan saya yakin, apabila saudara lakukan itu dan kesalahan tersebut terbukti menganulir produk hukum yang dilakukan panitia, akan kami batalkan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” kata Bupati Agus.

Menanggapi pernyataan bupati, Kades Pringanom, Masaran, Sumarsono, tetap meminta kepada bupati agar proses penetapan Perdes dibekukan terlebih dahulu. Dia meminta kepada bupati agar mengintruksikan kepada camat dan semua panitia seleksi Perdes untuk membekukan hal tersebut sebelum ada proses hukum yang menyatakan produk hukum yang dipakai untuk seleksi benar atau salah selesai terlebih dahulu.

“Termasuk kalau bupati mengesahkan berarti bupati juga tidak tahu tentang hukum, karena ini masih dalam persengketaan. Jangan bupati dibelakang layar memerintahkan kepada camat untuk mendesak Kades. Pak bupati harus menunda,” katanya.

Sementara itu, masih di hadapan bupati, Ketua Dewan Reformasi Rakyat Sragen (Derras), Sunarto, menandaskan, kalau ingin memajukan Sragen, maka harus dipilih calon Perdes yang berkualitas. Dia juga mengatakan kalau ada keterlibatan anggota dewan dalam proses seleksi tersebut.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge