0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Beralih ke Pertamax, Pemkot Tombok Rp 2 Miliar

ilustrasi (timlo.net - dhefi)

Solo – Rencana kebijakan Pemerintah pusat yang menginstruksikan pemakaian bahan bakar nonsubsidi kepada setiap mobil dinas (mobdin) berdampak pada penambahan beban anggaran daerah. Jika kebijakan tersebut diterapkan mulai bulan Juni 2012 ini, dapat diasumsikan Pemkot harus menanggung kekurangan Rp 2,1 Miliar untuk perubahan pemakaian BBM Mobdin dari Premium ke Pertamax.

Data yang diterima wartawan dari Sekretariat Daerah (Setda) Solo, anggaran yang dialokasikan untuk operasional Mobdin sebesar Rp 3,183 Miliar atau setara dengan 58,9 ribu liter. Selama rentang waktu antara Januari – Mei 2012 ini, anggaran tersebut telah terserap Rp 1,326 Miliar. Jika diasumsikan perubahan dari BBM subsidi ke BBM nonsubsidi dimulai pada bulan Juni ini, diproyeksikan anggaran tersebut menjadi Rp 3,961 Miliar. Jadi, jika dikalkulasikan, total anggaran BBM untuk operasional Mobdin menjadi Rp 5,287 Miliar. Artinya, Pemkot harus tombok sekitar Rp 2,104 Miliar untuk menutup kekurangan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD 2012 ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Budhi Suharto menjelaskan, kekurangan anggaran tersebut akan diusulkan dalam APBD Perubahan nanti. Menurutnya, jumlah kebutuhan anggaran tersebut sudah diukur menurut efektifitas operasional mobdin milik Pemkot. “Angka-angka yang sekarang ini sudah dipenuhi secara terukur. Sudah memenuhi norma-norma kepatutan dan kewajaran,” katanya kepada wartawan, Senin (4/6).

Namun menurutnya, angka-angka tersebut baru bersifat asumsi saja. Saat ini ia mengaku belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait perubahan pemakaian BBM subsidi ke BBM non subsidi bagi mobdin Pemkot. “Sampai saat ini kmai masih menunggu,” tuturnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge