0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Hasil Seleksi Perdes Sragen Diprotes

Wabub: Yang Tak Puas, Silakan Tuntut ke PTUN

Wakil Bupati Sragen, Daryanto. (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengalami dilema berkaitan dengan hasil seleksi perangkat desa (Perdes). Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Sragen Daryanto kepada wartawan, di Gedung DPRD Sragen, Jumat (1/5) siang.

Adanya pro dan kontra di tengah masyarakat meletakkan Pemkab dalam posisi yang sulit. Terjadinya aksi unjuk rasa dari para kepala desa (Kades) bersama ratusan warga di Gedung DPRD pada Kamis (31/5) merupakan bentuk perlawanan dari orang-orang yang tidak puas terhadap seleksi Perdes.

“Adanya gejolak pro dan kontra itu kita tidak bisa memungkiri. Yang diterima ya senang, yang tidak ya susah, bahkan melakukan upaya-upaya perlawanan seperti itu. Jadi dilematis bagi kita, kalau membatalkan kita kena masalah hukum. Tetapi kalau tidak kita juga berhadapan dengan masyarakat, ” kata Daryanto.

Daryanto melanjutkan, tentang keputusan adanya status quo yang akhirnya menjadi pilihan adalah bagian dari upaya untuk mencari jalan tengah yang harus diambil bersama. Namun dalam kondisi seperti itu Pemkab juga harus hati-hati, jangan sampai nantinya melanggar hukum dengan membatalkan hasil keputusan panitia. Karena bagaimapun yang diterima sebagai Perdes pasti akan ancang-ancang  kalau ternyata nanti dibatalkan. Dan solusi untuk itu yang punya kewenanghan sepenuhnya adalah Bupati Agus Fatchur Rahman.

Tentang adanya rumor yang mengindikasikan ada permainan uang dalam pemilihan Perdes ini, Daryanto berharap masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memang mempunyai fakta atau bukti agar menyampaikan temuan tersebut ke Pemkab Sragen, sehingga itu tidak hanya sekadar rumor. Sedangkan jika ada yang tidak puas dengan proses seleksi masyarakat bisa untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keduanya, kata Daryanto merupakan resiko yang harus dihadapi oleh Pemkab Sragen.

“Kalau ada info semacam itu kita berharap teman-teman dari LSM dan masyarakat bisa menyampaikan fakta atau bukti sehingga ini tidak sekadar rumor. Dan dari fakta semacam itu silahkan saja mengajukan tutntutan kepada Pemkab Sragen. Kalau ada yang tidak puas dari proses seleksinya, silahkan melalui PTUN,” pungkas Daryanto.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge