0271-3022735 redaksi@timlo.net
default-logo

Pencairan Kasda Sesuai Peraturan Perbankan

- Timlo.net
dok.timlo.net/agung widodo

dok.timlo.net/agung widodo

Koalisi LSM ketika berada di BPR Djoko Tingkir, dengan penjagaan beberapa aparat polisi.

Sragen – Tidak cukup dengan mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen, DPRD Sragen dan Wakil Bupati Sragen Daryanto, Koalisi LSM akhirnya menemui pimpinan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir, Jumat (13/4) siang. Koalisi LSM yang dipimpin Koordinator Dewan Reformasi Rakyat Sragen (Derras) Sunarto, diterima  Direktur Utama BPR Djoko Tingkir, Supono, dan Direktur BPR Djoko Tingkir, Surono di ruang kerjanya. Mereka kembali menanyakan tentang pencairan dana kas daerah (Kasda) di BPR tersebut yang selama ini menjadi isu sentral di Kabupaten Sragen.

Kepada Timlo.net, Sunarto, selesai beraudiensi dengan pimpinan Djoko Tingkir mengatakan, walau tidak puas dengan jawaban yang diberikan, tetapi dia menghormati apa yang dinyatakan kedua pimpinan Djoko Tingkir tersebut. Sejak awal dirinya sudah menduga bahwa, baik Supono ataupun Surono tidak akan memberikan jawaban sesuai yang dia harapkan. Namun menurut Sunarto, jawaban yang diberikan pimpinan Djoko Tingkir hanyalah bersifat normatif. Bahwa apa yang dilakukan BPR sudah sesuai dengan peraturan perbankan.

“Walau kita tekan bagaimanapun tidak akan keluar jawaban dari beliau tentang siapa yang memerintahkan pencairan Kasda,” ujarnya.

Keterangan hampir sama juga diberikan Sekretaris Derras, Budi Setyo. Dari jawaban yang diberikan pimpinan BPR Djoko Tingkir, bahwa apa yang dilakukan BPR sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (BI), yang menyatakan, BPR diberi hak penuh untuk mencairkan warkat depositi (Kasda). Sedangkan mengenai pencairan tersebut, menimbulkan kerugian negara seperti disebut dalam amar putusan majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor), pihak BPR sama sekali tidak mengetahui.

Budi berharap, panitia khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Sragen akan bisa memberikan kejelasan semua permasalahan Kasda. Dalam waktu dekat, kata Budi, Pansus akan memanggil kedua Direktur BPR Djoko Tingkir untuk dimintai keterangan.

“Jangan sampai keterangan yang diberikan Direktur BPR Djoko Tingkir kepada kami, nanti berbeda dengan yang diberikan di Pansus. Kalau jawabannya lain berarti ada nuansa politiknya,” pungkas Budi.

Sementara itu baik Supono ataupun Surono, ketika dikonfirmasi, tidak bersedia memberikan komentar. Kedua direktur BPR Djoko Tingkir tersebut meminta agar tidak ditanya permasalahan yang berkaitan dengan pencairan Kasda.

Berita Terkait

Komentar Anda

Tinggalkan Pesan

*

KEMBALI KE ATAS